MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan. Kali ini, polemik seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, etika kepemimpinan, hingga dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pembahasan dalam Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Pondok Pesantren Al-Mizan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Sabtu (7/11/2026).

Anggota MPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. KH. Maman Imanulhaq, M.M., secara terbuka menyampaikan pandangannya mengenai polemik politik yang berkembang di tingkat nasional, khususnya desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatannya.

Menurut Maman, pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi salah satu jalan tengah untuk merespons dinamika dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang, termasuk suara generasi muda atau Gen Z.

Baca Lainnya :

• Polemik Gibran Menguat, Maman Imanulhaq Dorong Jalan Konstitusional
• Coretan Liar Kotori Ruang Publik, Majalengka Kirim Pesan Tegas
• 38 Ribu Pil Obat Keras Terungkap, Polisi Bongkar Jaringan Pengedar di Majalengka
• Nurhadi Anggota DPR RI : Perlancar Layanyan Kesehatan Serahkan Mobil Ambulan Untuk Pemdes Bacem.
• Pasien Puskesmas Bantarujeg Viral, Bupati Majalengka Evaluasi Total

Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan politik, tetapi juga menyangkut etika kepemimpinan, kewibawaan negara, serta penghormatan terhadap konstitusi.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perkembangan proses hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memeriksa persoalan persyaratan pendidikan dalam perkara yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Namun, perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

"Perlu dicatat, putusan MK dan MA tersebut berada dalam jalur perkara serta objek sengketa yang berbeda. Karena itu, perkembangan hukum tersebut perlu dipahami secara cermat dan tidak serta-merta ditafsirkan sebagai keputusan pemberhentian Wakil Presiden." ungkapnya.

Maman menegaskan, apabila pengunduran diri benar-benar terjadi, pengisian jabatan wakil presiden harus tetap berjalan sesuai mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Proses kelembagaan dan peran partai politik menjadi bagian dari tata negara yang harus dihormati.

Di sisi lain, Maman juga menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, stabilitas politik dan keberlanjutan pemerintahan perlu dijaga tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum.

Ia menyebut PKB terus mendorong terciptanya iklim politik yang kondusif melalui kegiatan kebangsaan, kajian pemikiran, dan aktivitas sosial di berbagai daerah.

Demokrasi, Agama, dan Kritik terhadap Oligarki

Tidak hanya membahas dinamika kekuasaan, sarasehan tersebut juga mengangkat gagasan Sosialisme Islam sebagai perspektif untuk menjawab persoalan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan dominasi oligarki.

Maman berpandangan bahwa nilai-nilai Islam seharusnya tidak berhenti pada aktivitas spiritual, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berbagai persoalan bangsa turut menjadi perhatian dalam forum tersebut, mulai dari korupsi, kebakaran hutan dan lahan, dugaan penyadapan ilegal, tekanan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, hingga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.

Dalam rangkaian kegiatan itu, konsep Suluk Mizani diperkenalkan sebagai ruang pengembangan pemikiran yang menghubungkan nilai-nilai keislaman dengan persoalan kehidupan bermasyarakat.

Program tersebut dikembangkan melalui tiga tahapan, yakni kajian, review, dan pelatihan. Selain untuk penguatan internal, pelatihan juga dirancang agar dapat menjangkau masyarakat dan pihak luar yang membutuhkan pendekatan berbasis nilai keagamaan.

Gen Z dan Pentingnya Peran Sosial Umat Islam

Sarasehan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dan panelis, di antaranya perwakilan dari Direktur Suluk Mizani sekaligus perwakilan Gen Z Majalengka, Ning Aya Tsuroyya Patria Ummah, M.Pd., Dr. Ubedillah selaku Staf Ahli BIMBIN dan DPR RI, Dr. Eman selaku Sekretaris Lasky, serta Lili Berlini, tokoh di balik keberhasilan BINA Insani.

Dalam pemaparannya, Ning Aya menekankan pentingnya umat Islam mengambil peran strategis dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Menurutnya, generasi muda Muslim harus memiliki kapasitas, integritas, serta kemampuan memberikan perubahan positif dalam sistem pemerintahan.

Ia juga mengangkat contoh keterlibatan tokoh Muslim dalam kepemimpinan dan politik di Amerika Serikat sebagai inspirasi bahwa umat Islam memiliki peluang berkontribusi dalam berbagai ruang pengambilan kebijakan.

Selain itu, Ning Aya menyoroti dimensi sosial dalam praktik keagamaan. Menurutnya, kegiatan ibadah tidak cukup hanya membangun hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga harus memperkuat hubungan horizontal antarsesama.

"Dimensi sosial ibadah harus diwujudkan melalui kepedulian, kebersamaan, donasi, dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi, kegiatan keagamaan tidak hanya membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri dalam penanganan perkara yang mengedepankan transparansi, profesionalitas, dan pembuktian hukum.

Menurutnya, penegakan hukum harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga martabat kepala negara dan kehormatan institusi, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Terkait dinamika politik nasional, Ning Aya turut menekankan pentingnya DPR menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional agar masyarakat memperoleh penjelasan yang terang mengenai persoalan yang berkembang.

"Peran lembaga negara, khususnya DPR, sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan penjelasan kepada publik. Dukungan terhadap Presiden Prabowo juga harus berjalan selaras dengan kepatuhan terhadap konstitusi," tutupnya.

Sarasehan Kebangsaan tersebut menjadi ruang pertemuan antara pemikiran politik, nilai keagamaan, dan aspirasi generasi muda.

Pesan yang mengemuka adalah pentingnya menjaga demokrasi melalui penghormatan terhadap konstitusi, pengawasan lembaga negara, serta keberanian menghadirkan gagasan dan tindakan nyata untuk menjawab persoalan masyarakat. ** (Agit)