MEGAPOLITANPOS.COM (Ketapang) -- Koperasi Pangkat Longka Ketapang Sejahtera yang berkantor di Kota Sandai, Kabupaten Ketapang saat ini sedang menyelesaikan pendataan anggota. Baik data tentang identitas maupun aset anggota yang berupa kebun kelapa sawit. 

Demikian penjelasan Sandi sebagai Ketua Koperasi Pangkat Longka di sela-sela rapat pada Minggu malam (29-10-2023) di kantornya. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Sandi, malam itu pengurus koperasi melangsungkan rapat dengan tim Poetra Nusantara Institute yang bertindak sebagai pendamping koperasi dalam mengelola perkebunan kelapa sawit mandiri. 

Baca Lainnya :

• Merasa Dirugikan Ratusan Juta Rupiah, Pemilik Percetakan Laporkan Tiga Mantan Karyawan
• Hadapi Ketidakpastian Global, Bank Jakarta Percepat Transformasi Digital dan Penguatan Risiko
• Jawaban Bupati Majalengka Soal APBD 2025 : PAD, Pajak, hingga Infrastruktur
• Iing Misbahuddin Soroti 87 Tambang Ilegal, Pajak Majalengka Bocor
• Harganas 2026 Meledak! Bupati Majalengka Guncang Isu Ayah Absen

Tim Poetra Nusantara Institute dimpimpin oleh Direktur Program Sumadya Widada didampingi Nana Triana sebagai Direkrut Teknik dan Inovasi. 

Pada kesempatan itu, kepada pengurus koperasi Widada menjelaskan, koperasi merupakan sarana agar para petani bisa mendapatkan berbagai fasilitas dan perlindungan. "Baik fasilitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kebun kelapa sawit maupun maupun yang berkaitan dengan perlindungan dari pihak eksternal, terutama berkaitan dengan pasar," tutur Widada. 

Poetra Nusantara, lanjut Widada, mendampingi petani melalui koperasi, agar mereka memiliki wawasan ke depan yang baik, produkrivitas meningkat dan mengelola kebun secara berkelanjutan. 

Lebih lanjut dijelaskan, saat ini  tim Poetra Nusantara berada di Sandai selama sepekan, setelah lebih dua pekan sebelumnya berada di Desa Sungai Besar, kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. 

"Kami melakukan pengukuran dan pemetaan lahan kebun milik petani sawit anggota koperasi ini. Yaitu lahan petani di Desa Sungai Besar, Sepakat Jaya dan Kayong Hulu," lanjutnya. 

Dengan pendataan lahan ini, para petani memiliki kepastian tentang luasan lahan. "Kami ingin pastikan bahwa lahan anggota koperasi memiliki legalitas. Selain tidak bersengketa dengan petani lain, lahan juga tidak tumpang tindih dengan lahan perusahaan maupun lahan hutan produksi atau hutan lindung, " tegas Ketua Koperasi, Sandi. (*/Red/MP)