MEGAPOLITANPOS.COM-Palangka Raya – Dalam upaya memperkuat kualitas produk hukum daerah, DPRD Kabupaten Barito Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Kamis (21/5/2026).

 Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka sinkronisasi dua naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Barito Utara.

Baca Lainnya :

• Puspa Nuswantara 2026 Resmi Dibuka, Ajang Perkuat Ekosistem Batik Asli Indonesia
• Polres Metro Jakarta Pusat Musnahkan Barang Bukti Hasil Ungkap 12 Kasus Narkoba Juni 2026
• Polres Majalengka Amankan Aksi Damai, Pemda Terima Aspirasi
• Promo Bumbu Masak di Jakarta Fair 2026 Jadi Buruan Pengunjung, Cek Daftar Booth Favoritnya
• Sekretariat DPRD Barito Utara Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun kepada H. Nurul Anwar

Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen DPRD Barito Utara dalam memastikan setiap Raperda yang disusun memiliki dasar akademik, yuridis, dan sosiologis yang kuat.

Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Barito Utara melakukan pembahasan dan konsultasi terkait substansi dua naskah akademik Raperda inisiatif DPRD.

Pembahasan meliputi harmonisasi materi muatan, sinkronisasi regulasi, hingga penguatan landasan hukum agar nantinya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, menyampaikan bahwa sinkronisasi bersama Kementerian Hukum merupakan langkah penting guna menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara.

“Melalui proses harmonisasi ini, kami berharap Raperda yang disusun benar-benar memiliki legal drafting yang baik dan tidak menimbulkan tumpang tindih aturan di kemudian hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, kunjungan kerja tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan penyusunan Raperda inisiatif agar sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, Raperda yang dihasilkan nantinya dapat menjadi payung hukum yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat luas.

(A)