Megapolitanpos.com: Ironis, di tengah besarnya kucuran dana APBD DKI bagi sejumlah unit di Jakarta Selatan, ternyata tingkat penyerapannya masih rendah. Bahkan, dari total pagu anggaran sebesar Rp 213 miliar, dengan rincian untuk penguatan kelurahan Rp 184 miliar dan kecamatan Rp 29 miliar di Jakarta Selatan, tingkat penyerapannya kurang dari 50 persen.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menilai, dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan, hanya Kecamatan Pancoran dan Mampangprapatan yang terbaik dalam tingkat penyerapan anggarannya. Sedangkan untuk kecamatan lain, seperti Setiabudi tingkat penyerapannya masih rendah yaitu sekitar delapan persen, dan Kecamatan Pasarminggu hanya tujuh persen.

"Anda harus dapat menggunakan dana yang telah dianggarkan dengan baik, karena itu juga untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai kalau tidak ada dana bingung, tapi kalau ada dana bingung juga menggunakannya," tegasnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Jakarta Selatan, Selasa (18/5).(berita jakarta)

Gubernur juga memuji beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Administarasi Jakarta Selatan yang dalam penyerapan anggarannya sudah besar, salah satunya Inspektur Pembantu Kota (Irbanko) yang telah menyerap anggaran hingga 48 persen.

Namun gubernur menyayangkan SKPD lainnya karena penyerapannya belum maksimal. Bahkan untuk Sudin Perizinan Bangunan serta Sudin Pelayanan Pajak, penyerapannya masih nol persen. Sedangkan rata-rata anggaran yang terserap oleh masing-masing SKPD sekitar 14,9 persen.

Data dari Kantor Perencanaan Kota (Kapenko) Jakarta Selatan total APBD yang dikucurkan untuk Jakarta Selatan lebih dari Rp 1,5 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung lebih dari Rp 204 miliar, sedangkan belanja langsung lebih dari Rp 1,3 triliun.

"Perencanaan tahun depan diharapkan harus mampu dilaksanakan dengan baik. Agar dana yang telah dianggarkan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan baik. Jangan sampai masyarakat berpendapat aspirasinya hilang di tengah jalan," tegasnya.

Gubernur menambahkan, Jakarta Selatan mempunyai karakteristik tersendiri, seperti kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Jakarta, dan juga bertetangga langsung dengan wilayah lain yakni Depok dan Tangerang Selatan. Sehingga wilayah ini termasuk dalam kawasan yang membantu ekologi Jakarta secara keseluruhan, karena merupakan daerah resapan air. Untuk itu tuntutan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga cukup besar bagi Jakarta Selatan.

Dengan begitu, perlu perhatian khusus dalam perencanaan pembangunannya. Terlebih, di Jakarta Selatan sendiri akan banyak mengalami perubahan infrastruktur salah satunya Mass Rapid Transit (MRT). "Dalam aspek perencanaannya juga perlu diperhatikan sektor sosial. Dalam hal ini perlu diantisipasi dan diperhatikan perubahannya," pintanya.

Gubernur juga beharap Jakarta Selatan melakukan optimalisasi pengembangan kawasan wisata, seperti Perkampungan Budaya Betawi (PBB). Ia berharap nasib Perkampungan Budaya Betawi itu, tidak sama dengan yang berada di Condet. Karena itu merupakan salah satu aset yang bagus untuk dikembangkan.

Kegiatan Musrenbang ini, kata Fauzi Bowo, bertujuan menghasilkan usulan perencanaan pembangunan di tingkat kota untuk tahun 2011, sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan saat ini mengedepankan keterpaduan antara bottom-up planning (perencanaan dari bawah ke atas) dengan top-down planning (perencanaan dari atas ke bawah).

"Dengan adanya Musrenbang ini diharapkan usulan pembangunan 2011 mendatang bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Jakarta Selatan. Karena pembangunan untuk kepentingan ibu kota, bahkan nasional," tukasnya.

Wakil Walikota Jakarta Selatan Anas Effendi mengatakan, Musrenbang yang dilaksanakan saat ini merupakan sinkronisasi dan koordinasi dalam penyusunan rancangan rencana kerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ia mengharapkan adanya kesepakatan dan komitmen para pelaku pembangunan di Jakarta Selatan. "Lewat Musrenbang ini diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik," ucapnya.

Anas menambahkan partisipasi masyarakat dalam proses bottom-up planning, baik Musrenbang di tingkat RW, kelurahan maupun kecamatan cukup besar dan signifikan. "Sehingga pelaksanaan Musrenbang kali ini dapat menyerap usulan yang berkembang di masyarakat," tandasnya.