Pemkab Barito Utara Mendapat Lima Pertanyaan Dari Fraksi Gabungan Partai ARKS

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Rapat Paripurna II tentang penyampaian pemandangan umum fraksi - fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati Barito Utara, Raperda tentang  perubahan ke tiga atas Perda no 2 tahun 2016 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini  bertempat di ruang rapat DPRD, Kabupaten Barito Utara, Senin ( 06/11/2023)

Fraksi gabungan DPRD Kabupaten Barito Utara yaitu Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera (ARKS) sampaiankan lima pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Barito Utara, terhadap pidato pengantar Bupati terkait dua Raperda yang di sampaikan oleh Pemkab Barito Utara, pada Sidang Paripurna I, Selasa ( 24/11/2023).

Baca Lainnya :

• Warisan Leluhur yang Tetap Hidup, Hajat Laut Pangandaran Dorong Pariwisata Daerah
• Disambut Meriah di Istana Merdeka, Presiden Steinmeier Bahas Kerja Sama Strategis dengan Prabowo
• 585 Personel Gabungan Jajaran Polda Metro Disiagakan pada Kunjungan Kenegaraan Presiden Jerman
• Pesan Megawati Kepada Generasi Muda Dalam Bulan Bung Karno
• Jakarta Fair Kemayoran 2026 Semakin Semarak dengan Pertunjukan Barongsai Berkelas Dunia

Kelima pertanyaan yang diajukan oleh partai ARKS terhadap Pemkab Barito Utara sebagai berikut : 

Pertama Terkait Pajak  dan Retribusi Daerah. Selama ini bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan pendapatan Daerah dalam hal ini melalui sektor Pajak dan Retribusi Daerah guna penyelenggaraan pembangunan

Kedua, apa kendala-kendala yang ditemui dalam mengoptimalkannya dalam pemungutan dan disertai dengan upaya apa

Ketiga, sesuai dengan perkembangan zaman dan Teknologi, apakah sudah ada upaya pemerintah dalam upaya pemungutan secara digital dan aplikasi, untuk memudahkan  daya jangkau dan Efesiensi waktu yang Efektif dalam memaksimalkan pungutan

Keempat, kami juga meminta penjelasan terkait dengan sektor Pajak dan Retribusi Daerah yang akan dioptimalkan baik dalam pendukung dan juga sektor yang menjadi unggulan daerah maupun upaya lainnya dalam meningkatkan pendapatan yang terbarukan

Kelima, terkait dengan badan Riset dan Inovasi Daerah ( Brinda)  apakah sudah ada kajian sejauh ini, dimana perangkatnya untuk memasukan tujuan Brinda tersebut atau membentuk badan tersendiri dan selain ditengah SDM yang terbatas, apakah sudah juga dipersiapkan perangkat pelaksanaanya, agar Brinda ini berjalan dengan Efektif dan sesuai dengan tujuannya.

Dikatakan oleh H.Asran, juru bicara Partai ARKS, menyikapi Raperda  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, itu harus dibahas dengan serius secara bersama dan juga melalui kajian, karena keperluannya yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) agar penerapan dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara optimal dan mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi pemungutannya.

Terkait Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Utara dan terakhir diubah dengan nomor 3 tahun 2022 dalam rangka melaksanakan peraturan presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah ( Brinda).

Karena Brinda sebagai upaya untuk mendukung dalam mencapai tujuan Indonesia Emas tahun 2045 mendatang dan data apa yang layak di Riset di Daerah  sesuai dengan sektor dan SDMnya. 

"Untuk hal tersebut, kami dari Fraksi Gabungan ARKS berpandangan dan memohon penjelasan dari pemerintah daerah terkait lima pertanyaan yang kami sampaikan, Dan kami Fraksi Gabungan ARKS siap untuk membahas Raperda yang diajukan Pemerintah Daerah bersama komisi gabungan dan pihak Eksekutif,” jelas H. Asran, Kamis (9 November 2023)

(Antiani)