MEGAPOLITANPOS.COM, Asahan - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan menggelar Sosialisasi Edukasi Perpajakan dan pengenalan Aplikasi E-bupot Unifikasi. Kegiatan ini, dihadiri langsung Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran Maman Surahman di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (20/09/2022).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan Drs Sofian MPd dalam laporannya mengatakan maksud dan tujuan kegiatan Sosialisasi Edukasi Pajak, adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, akurat, efisien dan akuntabel dalam hal pembayaran pajak. Dengan pesertanya Bendahara dan Operator Keuangan di tiap OPD dan Kecamatan se-Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Bupati Asahan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Muhilli Lubis menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, serta berpesan kepada OPD dan semua pengelola keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, untuk terus memacu diri serta menetapkan langkah demi mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, akurat, efisien dan akuntabel serta taat pajak.

Baca Lainnya :

• Anggota Damkar Positif Narkoba, Dinas Terkait Tes Urine Massal Untuk Pegawai
• Ketua DPRD : Kehormatan Besar, Membaca Teks Proklamasi HUT RI ke 81
• KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
• Sebanyak 19 Ribu keluarga Miskin PBP Kota Blitar Menerima Bantuan
• Dandim 0808 Blitar Usai Upacara HUT RI ke 81 Lanjut Ziarah ke Makam Bung Karno

“Harapan kita bersama, kiranya melalui kegiatan hari ini seluruh komponen pengelola keuangan pada OPD khususnya Bendahara Pengeluaran yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dapat mengetahui aspek-aspek perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak,” pungkas Muhilli.

Di tempat yang sama, Kepala KPP Pratama Kisaran Maman Surahman menjelaskan bahwa Aplikasi E-bupot instansi pemerintah wajib digunakan mulai masa pajak September 2021. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi instansi pemerintah karena tidak lagi harus membuat bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh secara terpisah dengan aplikasi berbeda.

“Penerapan pajak secara daring, tentu lebih menguntungkan bagi wajib pajak karena bisa dilakukan kapan saja. Penerapan aplikasi ini terbilang baru, dimulai sejak tanggal 1 September 2021 dan tidak berlaku surut, artinya efektif dipakai sejak tanggal berlakunya,” ujar Maman

Aplikasi E-bupot instansi pemerintah juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti pemotongan/ pemungutan. Aplikasi tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembuatan bukti potong/pungut dan penyampaian SPT. (DS)