- Amankan Pengesahan Warga Baru PSHT Sebanyak 480 Personil Disiagakan
- Warisan Leluhur yang Tetap Hidup, Hajat Laut Pangandaran Dorong Pariwisata Daerah
- Disambut Meriah di Istana Merdeka, Presiden Steinmeier Bahas Kerja Sama Strategis dengan Prabowo
- 585 Personel Gabungan Jajaran Polda Metro Disiagakan pada Kunjungan Kenegaraan Presiden Jerman
- Pesan Megawati Kepada Generasi Muda Dalam Bulan Bung Karno
- Jakarta Fair Kemayoran 2026 Semakin Semarak dengan Pertunjukan Barongsai Berkelas Dunia
- BNI Apresiasi Prestasi Alwi Farhan di Australia Open 2026, Pembinaan PBSI Dinilai Berhasil
- Jaga Stabilitas Keamanan Koramil 06/ Cbd dan Koramil 09/Setu Patroli Malam
- Berikan Pengarahan di Kantah Kota Samarinda, Wamen Ossy: ATR/BPN Harus Jadi Solusi Atas Pembangunan di Kalimantan Timur
- Jadi Pembicara di Akademi Politik UMJ, Wamen ATR/Waka BPN: Pertanahan Berperan Strategis dalam Mendukung Asta Cita Presiden
Naruk Saritani Apresiasi Peningkatan IPM, Ingatkan Pemerataan Pembangunan

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari PDI-P, Naruk Saritani, turut menghadiri Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRD dalam rangka penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Senin (30/03/2026)
Rapat paripurna ini menjadi awal dari rangkaian pembahasan LKPJ yang akan dilakukan DPRD sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah selama tahun 2025.
Naruk Saritani memberikan apresiasi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara yang mencapai 73,58 pada tahun 2025. Menurutnya, capaian ini mencerminkan adanya kemajuan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan IPM ini merupakan indikator penting bahwa pembangunan manusia di Barito Utara terus bergerak ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mencermati penurunan angka pengangguran dan kemiskinan sebagai capaian yang patut diapresiasi. Namun, Naruk mengingatkan bahwa pemerintah daerah tetap harus memperhatikan aspek pemerataan pembangunan.
Ia menyoroti meningkatnya ketimpangan pendapatan yang terlihat dari kenaikan Gini Ratio menjadi 0,328. Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu dia juga berharal terkait
perlambatan pertumbuhan ekonomi yang perlu menjadi perhatian bersama, agar tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat ke depan.
Naruk Saritani menegaskan bahwa DPRD akan mencermati secara seksama dokumen LKPJ tersebut, guna memastikan bahwa kebijakan pembangunan ke depan lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
(A)

.jpg)















