- Menko Dudung Abdurachman: Jangan Mudah Terprovokasi, Jaga Persatuan Bangsa
- Kapolda Metro Jaya Silaturahmi ke Pangkorpasgat TNI AU
- KRL Jabodetabek Angkut 303 Juta Penumpang, Bogor Jadi Lintas Terpadat
- Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah
- Dirut Bank Jakarta: Atasi Tekanan Fiskal, Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi
- Fraksi Karya Indonesia Raya Terima Raperda APBD 2027, Minta Ditetapkan Menjadi Perda
- F-KIR Ingatkan Perubahan Anggaran APBD 2027 Harus Transparan dan Sesuai Aturan
- F-KIR Dorong Penguatan UMKM, Petani, Pekebun dan Nelayan
- Fraksi Karya Indonesia Raya Minta Layanan Puskesmas dan RSUD Jadi Prioritas
- F-KIR Soroti Pendidikan, Minta Anggaran 20 Persen Tepat Sasaran hingga Sekolah Terpencil
Demokrat Dorong Optimalisasi PAD Barito Utara, Pajak dan Retribusi Jangan Bebani Masyarakat

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara dalam memberikan catatan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui anggota DPRD Patih Herman, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah daerah lebih maksimal menggali potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.
Baca Lainnya :
- Menko Dudung Abdurachman: Jangan Mudah Terprovokasi, Jaga Persatuan Bangsa
- Kapolda Metro Jaya Silaturahmi ke Pangkorpasgat TNI AU
- KRL Jabodetabek Angkut 303 Juta Penumpang, Bogor Jadi Lintas Terpadat
- Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah
- Dirut Bank Jakarta: Atasi Tekanan Fiskal, Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi
Hal tersebut disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi Demokrat pada Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (16/11/2026).
Menurut Fraksi Demokrat, peningkatan PAD diperlukan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, upaya optimalisasi pendapatan tersebut harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
Patih Herman menyampaikan bahwa peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah hendaknya tidak sampai memberatkan daya beli masyarakat.
Artinya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi pendapatan yang tersedia melalui pendataan, pengawasan dan pengelolaan sumber penerimaan secara tepat, tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat sebagai wajib pajak maupun pengguna layanan.
Penguatan PAD juga menjadi salah satu upaya untuk memperbesar ruang fiskal daerah sehingga pemerintah tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
Fraksi Demokrat berharap pemerintah daerah mampu menyusun strategi peningkatan pendapatan yang efektif, terukur dan tetap memperhatikan prinsip keadilan.
Dengan demikian, peningkatan PAD dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Barito Utara.
(A)













