- Menko Dudung Abdurachman: Jangan Mudah Terprovokasi, Jaga Persatuan Bangsa
- Kapolda Metro Jaya Silaturahmi ke Pangkorpasgat TNI AU
- KRL Jabodetabek Angkut 303 Juta Penumpang, Bogor Jadi Lintas Terpadat
- Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah
- Dirut Bank Jakarta: Atasi Tekanan Fiskal, Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi
- Fraksi Karya Indonesia Raya Terima Raperda APBD 2027, Minta Ditetapkan Menjadi Perda
- F-KIR Ingatkan Perubahan Anggaran APBD 2027 Harus Transparan dan Sesuai Aturan
- F-KIR Dorong Penguatan UMKM, Petani, Pekebun dan Nelayan
- Fraksi Karya Indonesia Raya Minta Layanan Puskesmas dan RSUD Jadi Prioritas
- F-KIR Soroti Pendidikan, Minta Anggaran 20 Persen Tepat Sasaran hingga Sekolah Terpencil
Fraksi Demokrat Setujui Raperda APBD 2027, Patih Herman Sampaikan Tiga Catatan Penting

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah melalui tahapan evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah.
Persetujuan tersebut disampaikan anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (16/11/2026).
Baca Lainnya :
- Menko Dudung Abdurachman: Jangan Mudah Terprovokasi, Jaga Persatuan Bangsa
- Kapolda Metro Jaya Silaturahmi ke Pangkorpasgat TNI AU
- KRL Jabodetabek Angkut 303 Juta Penumpang, Bogor Jadi Lintas Terpadat
- Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah
- Dirut Bank Jakarta: Atasi Tekanan Fiskal, Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi
Dalam penyampaiannya, Partai Demokrat melalui juru bicaranya Patih Herman mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan Raperda APBD 2027 sehingga dapat berjalan lancar melalui proses yang dinamis, cermat dan konstruktif.
Meski menyatakan persetujuan, Fraksi Demokrat tetap menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tahun mendatang.
Ada tiga hal utama yang menjadi penekanan Fraksi Demokrat.
Pertama, mendorong optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi serta daya beli masyarakat.
Kedua, mendukung alokasi anggaran yang berpihak pada pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur wilayah seperti jalan dan fasilitas umum, serta penguatan sektor pertanian, UMKM dan hilirisasi.
Ketiga, menekankan pentingnya efisiensi belanja operasional birokrasi agar porsi belanja modal untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat dapat lebih besar.
Patih Herman menegaskan bahwa APBD yang nantinya ditetapkan merupakan dasar hukum bagi kepala daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran daerah.
Karena itu, seluruh program kerja perangkat daerah harus mengacu pada alokasi anggaran yang telah ditetapkan, sehingga belanja daerah dapat dilaksanakan secara merata dan berkeadilan.
Dengan persetujuan tersebut, Fraksi Demokrat berharap APBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kabupaten Barito Utara.
(A)













