MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Sebagai bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi rakyat yang kuat dan berkelanjutan, Kementerian Koperasi melalui seluruh unit kedeputian dan juga satuan kerja

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) melaksanakan Penandatanganan Komitmen Integritas dan Komitmen Bersama.

Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat pembangunan dan pengoperasian program strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Baca Lainnya :

• Kemenkop Dukung Penghargaan Koperasi Berkelanjutan, 34 Koperasi Terbaik Terima Award 2026
• Realisasi Anggaran Kemenkop Lampaui Rp1 Triliun, Penguatan KDKMP Jadi Prioritas Nasional
• Petani Tebu Dapat Kepastian Pasar, Pemerintah Perkuat Koperasi Menuju Swasembada Gula
• Menkop Ziarah ke Makam Bung Hatta dalam Rangkaian Menuju Puncak Harkopnas ke-79
• Kemenkop Fasilitasi MoU Koperasi Gambir & ID FOOD untuk Ekspor ke India-Pakistan

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam arahannya menyampaikan bahwa tantangan utama ke depan bukan hanya pada pembentukan koperasi, tetapi pada tahapan pembangunan dan pengoperasiannya yang menyentuh langsung masyarakat desa.

“Setelah pembentukan, masih ada tahap yang kedua yang lebih menantang yakni pembangunan dan pengoperasian, sehingga Kopdes bisa terasa manfaatnya untuk masyarakat di seluruh Indonesia," kata Menteri Koperasi di Jakarta, Rabu (11/06/2025).

Menurut Budi Arie, program Koperasi Desa/Kelurahan ini adalah utang sejarah sebagai anak bangsa. "Hampir 80 tahun bangsa Indonesia berdiri, koperasi dilupakan bahkan terlupakan. Ini pertaruhan besar bagi koperasi dan Kementerian Koperasi. Ini adalah tugas sejarah kita semua. Yang kita bangun ini adalah pondasi sektor ekonomi rakyat," ungkapnya.

Menkop berharap seluruh civitas Kementerian Koperasi menyadari program ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya soal kehebatan menteri atau wakil menteri, tetapi hasil kerja kolektif organisasi.

"Saya juga tegaskan tidak ada kepentingan pribadi dalam program ini. Kredibilitas harus dijaga, dan kita semua berkomitmen memberantas korupsi," ucapnya.

Sementara itu, sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi, LPDB menegaskan kesiapannya untuk mendukung program ini secara transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Pelaksana Harian Direktur Utama LPDB, Oetje Koesoema Prasetia, menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan bentuk konkret keseriusan LPDB dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, tepat guna, dan berdampak nyata.

"Kami ingin setiap koperasi desa benar-benar siap secara kelembagaan dan usaha, serta mampu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar," ujar Oetje.

Selain itu, lanjut Oetje, pihaknya juga terus memperkuat kolaborasi dengan dinas koperasi di daerah, melakukan pendampingan agar koperasi desa ini bisa tumbuh berkelanjutan tidak hanya sekadar terbentuk, tetapi sustainable secara bisnis.

"Dengan semangat kolaborasi dan integritas, LPDB bersama Kementerian Koperasi optimistis program ini dapat menjadi tonggak dalam mewujudkan ekonomi desa yang kuat, merata, dan berkelanjutan," pungkasnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).