MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Bogor - Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan agenda pembahasan kinerja dinas terkait pekerjaan fisik, Kamis (11/5).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri dalam rapat kerja tersebut meminta Dinkes Kota Bogor untuk memaksimalkan keberadaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Terlebih di tahun ini akan ada pengerjaan fisik pembangunan Labkesda yang memakan anggaran Rp3,1 miliar.

"Kami melihat sejak dulu ini kita punya labkesda tapi tidak dimaksimalkan. Saat Covid lalu pun, yang banyak digunakan lab swasta, padahal kita punya labkesda. Nah dengan adanya pembangunan ini kami harap nantinya labkesda bisa dimaksimalkan," ujar pria yang akrab disapa ASB.

Baca Lainnya :

• Demi Perbaikan Sistem Klaim Asuransi, Pemohon Ajukan Uji Pasal 304 KUHD di MK
• Direktorat Reserse PPA-PPO dan Layanan Hotline Polri Bakal Diluncurkan, Siap Tangani Laporan KDRT
• Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Dialihkan Dari Lapangan Winodadi, ini Alasannya
• RSUD Mardi Waluyo Menjadi RSUD Plat Merah Terkotor di Blitar Paska Pemecatan Tenaga Kebersihan
• Komisi III DPRD Majalengka Meninjau Lokasi Abrasi di Nunuk Baru, Pemerintah Harus Segera Lakukan Penanganan Serius

Lebih lanjut, ASB menekankan dengan dimaksimalkannya labkesda, maka akan meningkat pula pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat. Tentunya, ini pun sejalan dengan RPJMD Kota Bogor dari sektor kesehatan.

"Kita tahu ini sudah tahun terakhir wali kota. Maka pemenuhan janji di RPJMD itu sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan begitu, keberadaan labkesda dan peningkatan pelayanan juga harus dimaksimalkan sesuai janji di RPJMD," tegasnya.

Berdasarkan hasil rapat tadi, Komisi IV DPRD berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap pembangunan sarana kesehatan. Khususnya untuk labkesda Kota Bogor yang diharapkan menjadi sistem ketahan kesehatan warga Kota Bogor.

Bangunan diharapkan sesuai dengan standarisasi bangunan kesehatan dan sesuai dengan standarisasi kementerian kesehatan. Yang terpenting pekerjaan ini tidak mangkrak karena anggaran ini dari APBN, jangan sampai pengerjaan fisik tidak sesuai standarisasi yang bisa berakibat kita tidak mendapatkan anggaran lagi," imbuhnya.

Terakhir, ASB juga meminta Dinkes Kota Bogor untuk segera menyiapkan tata kelola Labkesda Kota Bogoe pasca pembangunan nanti. Sehingga, setelah pembangunan selesai dikerjakan, operasional bisa langsung dijalankan secara maksimal.

"Perencanaan tata kelola Labkesda harus disiapkan sejak sekarang, agar setelah dibangun nanti bisa langsung beroperasi. Harus mulai dihitung itu potensi pendapatan dan biaya operasional," pungkasnya.

Bak gayung bersambut, Sekretaris Dinkes Kota Bogor, Erna Nuraena, menjelaskan dalam rapat tersebut, keberadaan labkesda Kota Bogor memang direncanakan untuk menjadi benchmark laboratorium se-Indonesia.

Sebab, saat ini, Labkesda Kota Bogor memiliki keunggulan dari segi dokumentasi. Sehingga dengan adanya pembangunan labkesda yang dianggarkan melalui APBD, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tak hanya itu, labkesda Kota Bogor juga sudah tersertifikasi ISO dan layanannya bukan hanya laboratorium klinik, tapi juga layanan lab kesehatan masyarakat.

"Nah kedepan kita berharap dengan terbangunnya labkesda ini bisa mampu melakukan pemeriksaan sesuai dengan arahan kemenkes. Karena kita sdm sudah ada, maka kita akan maksimalkan potensi labkesda ini yang akan menjadi standar nasional," jelas Erna.

Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh Dinkes Kota Bogor, dengan adanya pembangunan labkesda maka dapat memberikan potensi pendapatan sebesar Rp2 miliar atau dua kali lipat pendapatan selama ini.

"Ke depan kami akan memaksimalkan potensi pendapatan labkesda dari pemeriksaan kualitas air di sarana2 hotel, jasa boga dan lainnya. Sehingga potensi pendapatan bisa naik dua kali lipat atau sekitar Rp2 miliar," pungkasnya.(**)