MEGAPOLITANPOS.COM: Jakarta – Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Dinas Bina Marga menyusul insiden Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta Selatan, yang mengalami kerusakan parah setelah tertabrak truk pengangkut alat berat pada Selasa (14/7). Insiden tersebut mengakibatkan gangguan lalu lintas yang meluas dan menghambat sejumlah layanan transportasi umum.

Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah, mengatakan bahwa audit diperlukan untuk memastikan kondisi infrastruktur JPO di Jakarta, termasuk aspek perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, serta sistem mitigasi terhadap potensi kecelakaan kendaraan bermuatan tinggi.

"Peristiwa ini tidak boleh dipandang hanya sebagai kecelakaan lalu lintas. Pemerintah perlu melakukan audit secara menyeluruh terhadap kondisi JPO di Jakarta agar diketahui apakah seluruh infrastruktur telah memenuhi standar keselamatan dan memiliki sistem perlindungan yang memadai," ujar Endriansyah.

Baca Lainnya :

• Sinergi Tegakkan Keamanan, Babinsa Gandeng Komduk Patroli Malam.
• Menkop Tekankan Percepatan Reforma Agraria Berbasis Koperasi
• Menteri Maman Ajak Mahasiswa Jadi Problem Solver, Bukan Sekadar Pencari Kerja
• Tak Hanya Beri Kepastian Hukum, Sertipikasi Rumah Ibadah Tegaskan Eksistensi Jemaat Gereja.
• Layanan Pengukuran Terjadwal, Masyarakat Dapatkan Kepastian Waktu Ukur Tanah dengan Cepat.

FPPJ menilai hasil audit nantinya harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, evaluasi juga perlu mencakup efektivitas rambu pembatas tinggi kendaraan, pengawasan terhadap kendaraan over dimension dan over loading (ODOL), serta kesiapan infrastruktur dalam meminimalkan risiko kejadian serupa.

Menurut FPPJ, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, audit tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap aset publik dikelola dengan standar keamanan yang baik dan mampu melindungi pengguna jalan.

FPPJ berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan evaluasi lintas sektor bersama Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan aparat penegak hukum agar hasil investigasi dapat menjadi dasar pembenahan sistem pengelolaan infrastruktur jalan dan JPO di ibu kota.

"Jangan sampai kejadian ini terulang di lokasi lain. Audit yang objektif dan menyeluruh akan menjadi langkah penting untuk memperkuat keselamatan infrastruktur publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah," tutup Endriansyah.