MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara prosedural di luar negeri hingga kini masih menjadi tugas pemerintah, khususnya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2017, BP2MI bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Berbagai upaya terobosan dan cara terus dilakukan BP2MI untuk mewujudkan penempatan PMI secara prosedural, aman dan dilindungi oleh negara.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan, pihaknya konsisten melakukan program penempatan PMI prosedural dengan mengaktifkan pelepasan PMI melalui jalur atau skema G to G dan juga P to P. Dia mengklaim program tersebut dapat menekan jumlah dan upaya memberantas sindikat penempatan PMI ilegal.

Baca Lainnya :

• Tak Sekadar Santunan, Pemkot Tangerang Dorong Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Lebih Produktif
• Serahkan 5.000 Sertifikat Halal, Maryono: Sinergi Wujudkan UMKM Makin Naik Kelas
• Harganas 2026, Kemensos Tegaskan Negara Harus Hadir untuk Keluarga Indonesia
• Momentum Harganas Ke-33, Sachrudin: Keluarga Berkualitas Fondasi Wujudkan Generasi Emas
• Hendi Budi Yuantoro Menuju Kursi Parlemen DPRD Kabupaten Blitar PAW PDI P perjuangan

"Untuk pemberangkatan (Program G to G) ke Korea Selatan di tahun 2023 ini kita konsisten memberangkatkannya tiap pekan. Cara yang dahulunya tidak dilakukan. Kemudian, skema G to G yang sebelumnya tidak tergarap maksimal, kini kita prioritaskan. Inilah cara satu-satunya meminilisir penempatan ilegal PMI," ujar Benny saat melepas dan memberikan arahan kepada calon PMI dan PMI Korea Selatan, yang turut dihadiri oleh Kepala EPS Center Indonesia yang baru Park Se Hoon, dan Chief of Mission IOM, Jeffrey Labovitz, di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (10/4/2023).

Melansir laman resmi BP2MI, Benny juga menegaskan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan BP2MI. Baik dalam hal pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur. Semua itu sebagai bagian dari komitmen negara dalam melayani rakyatnya.

"Saya diperintah Pak Presiden Jokowi, untuk melindungi PMI secara menyeluruh. Saya lakukan itu. Termasuk konsekuensi harus melawan sindikat penempatan ilegal PMI yang kerap menjadi penghalang dalam merealisasikan program penempatan PMI yang legal. BP2MI telah membangun fasilitas VVIP untuk PMI, kemudian memperkuat sistem penempatan yang tidak membuka ruang bagi sindikat," tegas Benny.

Benny juga menjelaskan terkait kerja membangun budaya transparansi di BP2MI. Kata Benny, dalam melakukan perubahan besar BP2MI membutuhkan kerja sama semua pihak. Sehingga itulah, ia memimpin perubahan itu secara frontal. Bagi Benny keselamatan PMI adalah yang utama.

"Tunjukkan bahwa kalian orang-orang terbaik dari Indonesia. Bukan pekerja yang diberangkatkan calo. Kedepankan profesionalisme, disiplin dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan apa yang telah kita laksanakan di BP2MI yakni membangun budaya kerja yang terbuka. Jangan ada lagi pungli, dan cara-cara yang merugikan PMI dilakukan. Saya sangat marah kalau PMI diperas atau diperalat, siapapun itu," tutur Benny.

Selain meminta dukungan publik, Benny jug berharap PMI menimbah ilmu saat menjadi PMI. Benny berpesan agar PMI menjadi solidaritas saat berada di negara penempatan. Selanjutnya, Benny meminta agar PMI mengingat niat awalnya bekerja sebagai PMI untuk pengingat diri agar mereka tidak hidup mewah dan menghabiskan uang di negara penempatan.

"Bahwa kalian bekerja ke luar negeri untuk membahagiakan keluarga tercinta. Jangan boros. Manfaatkan kesempatan menjadi PMI, juga untuk transfer of knowledge. Jaga nama baik Indonesia tercinta. Ingat orang-orang tercinta yang kalian tinggalkan di kampung. Karena saya yakin, tentu kalian tidak akan terus-menerus menjadi PMI. Sehingga penting menyimpan dan mengatur uang (gaji) untuk investasi masa depan," tutup Benny.(*)