MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Suhendra, saat membacakan pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Barito Utara, Jumat (04/09/2026).

Baca Lainnya :

• Fraksi Demokrat Soroti Optimalisasi PAD dan Prioritas Belanja APBD 2026
• Fraksi Demokrat Sampaikan Pandangan Umum atas Perubahan APBD Barito Utara 2026
• Fraksi PKB Siap Bahas Raperda Perubahan APBD Barito Utara 2026
• Fraksi PKB Minta Perubahan APBD 2026 Perkuat Penanganan Karhutla
• PKB Minta Perubahan APBD Barito Utara 2026 Fokus pada Kebutuhan Masyarakat

Fraksi PKB menilai perubahan anggaran harus mampu merespons dinamika dan kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi kondisi iklim yang dapat meningkatkan risiko terjadinya Karhutla.

Karena itu, dukungan anggaran terhadap penanganan Karhutla serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi iklim dinilai perlu menjadi bagian dari prioritas dalam perubahan APBD.

“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengharap perubahan anggaran bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Prioritas meliputi penanganan Karhutla, pendidikan minimal 20 persen, kesehatan, pelayanan publik, dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi iklim,” kata Suhendra.

Fraksi PKB juga menekankan agar setiap kebijakan anggaran dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Menurut fraksi tersebut, APBD tidak hanya harus dilihat sebagai dokumen keuangan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Selain penanganan Karhutla, perhatian juga diarahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Alokasi pendidikan minimal 20 persen menjadi salah satu hal yang diharapkan tetap dipenuhi dalam perubahan anggaran.

Setelah mencermati pidato pengantar Bupati Barito Utara terkait Raperda Perubahan APBD 2026, Fraksi PKB menyatakan siap melanjutkan pembahasan bersama pemerintah daerah melalui rapat gabungan komisi.

Fraksi PKB berharap seluruh proses pembahasan dapat menghasilkan anggaran yang lebih responsif terhadap tantangan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara.

(A)