- Fraksi Demokrat Soroti Optimalisasi PAD dan Prioritas Belanja APBD 2026
- Fraksi Demokrat Sampaikan Pandangan Umum atas Perubahan APBD Barito Utara 2026
- Fraksi PKB Siap Bahas Raperda Perubahan APBD Barito Utara 2026
- Fraksi PKB Minta Perubahan APBD 2026 Perkuat Penanganan Karhutla
- PKB Minta Perubahan APBD Barito Utara 2026 Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
- Bank Jakarta Raih Corporate Secretary Champion 2026
- Susu Rusak Nekat Beredar di Wlingi, Pengawasan SPPG Dipertanyakan
- Bukan Sekadar Pesta Rakyat, HUT RI ke-81 di Tirtajaya Jadi Panggung Kebersamaan Warga
- Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Life Tegaskan Komitmen Utamakan Nasabah
- Bupati Eman Pastikan Jalan Payung-Sadarehe Capai 80 Persen
Fraksi PKB Siap Bahas Raperda Perubahan APBD Barito Utara 2026
.jpg)
MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan siap melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Suhendra, dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Barito Utara, Jumat (04/09/2026).
Baca Lainnya :
- Fraksi Demokrat Soroti Optimalisasi PAD dan Prioritas Belanja APBD 2026
- Fraksi Demokrat Sampaikan Pandangan Umum atas Perubahan APBD Barito Utara 2026
- Fraksi PKB Siap Bahas Raperda Perubahan APBD Barito Utara 2026
- Fraksi PKB Minta Perubahan APBD 2026 Perkuat Penanganan Karhutla
- PKB Minta Perubahan APBD Barito Utara 2026 Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas penyampaian pemerintah daerah terkait Perubahan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2026.
Fraksi PKB menilai pengajuan perubahan APBD merupakan momentum strategis untuk memastikan kebijakan anggaran tetap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Fraksi tersebut juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur kewajiban kepala daerah menyampaikan Raperda tentang Perubahan APBD kepada DPRD, disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas bersama.
Dalam proses pembahasan nantinya, Fraksi PKB menekankan pentingnya memastikan anggaran diarahkan secara tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Sejumlah sektor menjadi perhatian Fraksi PKB, antara lain penanganan Karhutla, pendidikan dengan alokasi minimal 20 persen, kesehatan, pelayanan publik serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi iklim.
Setelah mencermati pidato pengantar Bupati Barito Utara, Fraksi PKB menyatakan siap mengikuti tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 melalui rapat gabungan komisi bersama pemerintah daerah.
Fraksi PKB berharap seluruh proses pembahasan berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Barito Utara.
(A)














