- Fraksi Karya Indonesia Raya Terima Raperda APBD 2027, Minta Ditetapkan Menjadi Perda
- F-KIR Ingatkan Perubahan Anggaran APBD 2027 Harus Transparan dan Sesuai Aturan
- F-KIR Dorong Penguatan UMKM, Petani, Pekebun dan Nelayan
- Fraksi Karya Indonesia Raya Minta Layanan Puskesmas dan RSUD Jadi Prioritas
- F-KIR Soroti Pendidikan, Minta Anggaran 20 Persen Tepat Sasaran hingga Sekolah Terpencil
- Fraksi Karya Indonesia Raya Minta Belanja APBD 2027 Berdampak Langsung bagi Masyarakat
- Fraksi Aspirasi Rakyat Setujui Raperda APBD 2027 dengan Sejumlah Catatan
- Fraksi Aspirasi Rakyat Ingatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Penggunaan APBD
- Desa dan Kelurahan Diminta Mendapat Perhatian Proporsional dalam APBD 2027
- UMKM hingga Petani Perlu Dukungan Nyata, Fraksi Aspirasi Rakyat Dorong Ekonomi Kerakyatan
F-KIR Soroti Pendidikan, Minta Anggaran 20 Persen Tepat Sasaran hingga Sekolah Terpencil

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara meminta agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan akses belajar bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dr. H. Tajeri dalam pendapat akhir fraksinya terhadap Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna DPRD, Senin (16/11/2026).
Baca Lainnya :
- Fraksi Karya Indonesia Raya Terima Raperda APBD 2027, Minta Ditetapkan Menjadi Perda
- F-KIR Ingatkan Perubahan Anggaran APBD 2027 Harus Transparan dan Sesuai Aturan
- F-KIR Dorong Penguatan UMKM, Petani, Pekebun dan Nelayan
- Fraksi Karya Indonesia Raya Minta Layanan Puskesmas dan RSUD Jadi Prioritas
- F-KIR Soroti Pendidikan, Minta Anggaran 20 Persen Tepat Sasaran hingga Sekolah Terpencil
F-KIR menekankan bahwa anggaran pendidikan harus diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah, kualitas tenaga pendidik, serta akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil.
Selain sekolah formal, perhatian juga diminta diberikan kepada lembaga pendidikan nonformal maupun swasta beserta kesejahteraan tenaga pengajarnya.
Beberapa lembaga yang disebutkan dalam pandangan fraksi antara lain pondok pesantren, madrasah diniyah, TK Al-Qur'an, dan Sekolah Minggu.
Menurut F-KIR, pembangunan pendidikan tidak hanya menyangkut gedung dan fasilitas sekolah, tetapi juga menyangkut kualitas tenaga pendidik serta kesempatan belajar yang merata bagi seluruh anak.
Melalui catatan tersebut, Fraksi Karya Indonesia Raya berharap penganggaran pendidikan dalam APBD 2027 dapat menjangkau berbagai bentuk layanan pendidikan sesuai kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan yang berlaku.
(A)










