- BRI Life Raih Penghargaan Indonesia Customer Service Champion dan Indonesia Digital Marketing Champion 2026
- Wali Kota New York hingga Tokyo Diundang, Ini Rencana Besar HUT 5 Abad Jakarta
- Kantah Kabupaten Tangerang Serahkan 10 Sertipikat Tanah Gratis, Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat.
- Sertipikasi Tanah Gratis, Wujud Sinergi Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat.
- UU Perampasan Aset Disahkan, Penipuan Online hingga Investasi Bodong Masuk Sasaran
- Utut Adianto: Tiga Kodam Strategis Idealnya Dipimpin Panglima Bintang Tiga
- Nuon Genjot Bisnis Digital Games, Music, dan Lifestyle, Perluas Peluang Industri Kreatif
- Songsong Pileg 2029, DPC PKB Kabupaten Blitar Gandeng Gen Z, Bidik 14 Kursi DPRD.
- Gebrakan Ahir Tahun 2026 3 Penghargaan dalam High Level Meeting TPID Jatim Diboyong Pemkab Blitar.
- Patroli Malam Babinsa Dan Komduk, Pastikan Wilayah Aman.
Fraksi Karya Indonesia Raya Terima Raperda APBD 2027, Minta Ditetapkan Menjadi Perda

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 beserta lampirannya.
Sikap tersebut disampaikan Dr. H. Tajeri dalam pendapat akhir Fraksi Karya Indonesia Raya pada rapat paripurna DPRD Barito Utara, Senin (16/11/2026).
Baca Lainnya :
- BRI Life Raih Penghargaan Indonesia Customer Service Champion dan Indonesia Digital Marketing Champion 2026
- Wali Kota New York hingga Tokyo Diundang, Ini Rencana Besar HUT 5 Abad Jakarta
- Kantah Kabupaten Tangerang Serahkan 10 Sertipikat Tanah Gratis, Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat.
- Sertipikasi Tanah Gratis, Wujud Sinergi Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat.
- UU Perampasan Aset Disahkan, Penipuan Online hingga Investasi Bodong Masuk Sasaran
Dalam penyampaiannya, F-KIR menyatakan bahwa penerimaan terhadap Raperda APBD 2027 merupakan hasil pencermatan terhadap pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Fraksi juga memohon kepada pimpinan DPRD agar Raperda tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara, dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski menerima Raperda tersebut, F-KIR tetap memberikan sejumlah catatan penting, terutama mengenai penggunaan belanja daerah yang harus berdampak langsung bagi masyarakat.
Catatan itu mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pelayanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, petani, pekebun dan nelayan sungai, serta ketepatan data penerima bantuan sosial.
F-KIR juga meminta agar seluruh perubahan dan penyesuaian anggaran hasil pembahasan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Dengan sikap tersebut, Fraksi Karya Indonesia Raya berharap APBD 2027 dapat menjadi landasan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Utara.
(A)











.jpg)




