- BGN Larang Dapur MBG Gunakan Beras SPHP dan Minyakita
- Bupati Rijanto Gandeng BPKP Jatim, Kawal Perencanaan dan Anggaran Blitar Agar Tepat Sasaran
- Sempat Dituntut 1 Tahun Penjara, PN Depok Bebaskan Dua Terdakwa Kasus Pemalsuan Surat
- Kodim 0506/Tgr Gelar Pembukaan Persami Siswa/Siswi KKRI Gelombang VII Semester II TA 2026
- Babinsa Bersama Komduk Intensifkan Patroli Malam, Antisipasi Gangguan Kamtibmas
- Bupati Rijanto Gandeng BPKP Jatim, Kawal Perencanaan dan Anggaran Blitar Agar Tepat Sasaran
- Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Dorong Kebangkitan UMKM Pascabanjir Sumatera
- Kartu Pers Bukan Lencana Kekuasaan : Jangan Ubah Jurnalisme Menjadi Penghakiman
- Babinsa Koramil Btc Dan Koramil Pda Bersama Komduk Wujudkan Tangerang Aman Kondusif.
- Menkop Ferry Juliantono Dorong Pesantren Jadi Pusat Lahirnya Pengusaha Baru
BGN Larang Dapur MBG Gunakan Beras SPHP dan Minyakita
MBG

Keterangan Gambar : Kepala BGN Sudaryono melakukan sidak di salah satu SPPG di Jambi.(Ist)
MEGAPOLITANPOS.COM, Jambi - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita untuk kebutuhan pengolahan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Larangan tersebut diberlakukan untuk memastikan komoditas pangan yang mendapatkan dukungan kebijakan harga dari pemerintah tetap tersedia bagi masyarakat sesuai peruntukannya, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok. Penegasan itu disampaikan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jum'at (20/11/2026).
"Harusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG," ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar.
Baca Lainnya :
- BGN Larang Dapur MBG Gunakan Beras SPHP dan Minyakita
- Bupati Rijanto Gandeng BPKP Jatim, Kawal Perencanaan dan Anggaran Blitar Agar Tepat Sasaran
- Sempat Dituntut 1 Tahun Penjara, PN Depok Bebaskan Dua Terdakwa Kasus Pemalsuan Surat
- Kodim 0506/Tgr Gelar Pembukaan Persami Siswa/Siswi KKRI Gelombang VII Semester II TA 2026
- Babinsa Bersama Komduk Intensifkan Patroli Malam, Antisipasi Gangguan Kamtibmas
Ia menjelaskan, beras SPHP dan Minyakita merupakan komoditas yang memiliki fungsi khusus dalam kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Karena itu, penggunaannya untuk kebutuhan dapur MBG tidak diperbolehkan dan telah diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) program.
"Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Enggak boleh," tegasnya.
Sudaryono meminta masyarakat, termasuk rekan-rekan media, untuk turut mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut. Apabila menemukan SPPG yang menggunakan beras SPHP atau Minyakita, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada BGN agar dapat ditindaklanjuti.
Ia menyatakan BGN membuka ruang pengaduan melalui surat, email, maupun pesan WhatsApp untuk menerima informasi mengenai dugaan pelanggaran di lapangan.
"Kalau awak media atau netizen menemukan, tolong lapor sama saya, kita sanksi dia. Karena itu sudah jelas, di SOP-nya jelas," ungkapnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan bahan baku merupakan bagian dari pembenahan tata kelola MBG. BGN tidak hanya memastikan kualitas dan keamanan makanan, tetapi juga memastikan pengadaan bahan pangan berjalan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan bahwa setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program harus ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
"Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan," pungkasnya.(**)














