Breaking News
- Pelebaran Jalan Yetro Sinseng dan Tumenggung Ditargetkan Selesai Desember 2026
- Usung Semangat Sportivitas, Endriansyah Siap Ramaikan Bursa Calon Ketua Umum The Jakmania
- Pembangunan Jalan Daerah di 37 Provinsi Rampung dan Diresmikan Presiden, Total 1.151 Km
- Pak Gembus SPOT Plus Hadir di Tebet, Bukti Inovasi Waralaba Kuliner Indonesia Terus Berkembang
- Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Jakarta Fair 2026 Diminati Pengunjung
- Tangis dan Penantian 75 Tahun: Pemerintah Belanda Akhirnya Minta Maaf kepada Komunitas Maluku
- Bupati Eman Pacu Atlet Majalengka, Target Tembus Juara Porprov 2026
- Wabup Dena Resmikan Al Khalifah, Harapan Baru Pendidikan Majalengka
- RDP PETI Barito Utara Hasilkan Dua Keputusan Penting, WPR Segera Diusulkan
- HUT ke-499 Jakarta, Pramono Tegaskan Kota Global Harus Tetap Berpihak pada Rakyat
Anggota DPRD Papua Tarius Mul Tegaskan Masyarakat Pegunungan Bintang Tetap Ingin Berada di Propinsi

Jakarta (MegapolitanPos.com): Anggota DPRD Propinsi Papua dari Partai Demokrat Tarius Mul SSos menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait situasi terkini yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Di mana aksi demo oleh ribuan masyarakat Pegunungan Bintang berlangsung hari Senin 4 Juli 2022, mereka tidak setuju Kabupaten Pegunungan Bintang masuk pada provinsi Pegunungan Papua, namun Mereka menginginkan Pegunungan Bintang tetap berada di Provinsi Papua. "Seluruh masyarakat Pegunungan Bintang merasa tidak dihargai atau tidak dihitung oleh pemerintah pusat, karena mereka berharap masih tetap berada di Provinsi Papua," kata Tarius Mul kepada wartawan di Jakarta, senin (4/7/2022). Padahal menurutnya, pemekaran suatu daerah atau Otsus (Otonomi Khusus) itu untuk mensejahterakan rakyat, namun yang terjadi di Pegunungan Bintang justru menyengsarakan rakyat. Atas penolakan itu, ribuan masyarakat di Pegunungan Bintang menggelar demo karena tidak terima kebijakan yang diambil oleh DPR RI. Alasan mereka ingin tetap di provinsi induk karena akses transportasi ke Jayapura hanya ditempuh sekitar 55 menit, Sementara untuk menuju Wamena kami harus melewati Jayapura yang menempuh waktu sekitar 2 jam. "Oleh karena itu kami meminta pemerintah pusat agar mempertimbangkan dengan baik supaya masyarakat bisa lebih sejahtera," jelasnya. Pihaknya beserta pemerintah daerah Pegunungan Bintang terus berpikir dan tidak bisa tidur dengan kondisi ini. Ia Pun menyampaikan kepada masyarakat Pegunungan Bintang bahwa Ia tetap berjuang dengan kondisi ini.(ASl/Red/Mp).

.jpg)








.jpg)






