Breaking News
- Karhutla Melanda Barito Utara, Shalahuddin, Felix Turun Langsung Lapangan
- KAI dan INKA Pastikan Perawatan 7 Trainset KRL iE305 Tepat Target, Safety Jadi Prioritas
- Terima Barang Rampasan Negara dari KPK, Sekjen ATR/BPN: Untuk Mendukung Layanan kepada Masyarakat.
- Patroli Malam Bersama Komduk Perkuat Kamtibmas di Wilayah Kodim 0506/Tgr.
- Mintarsih Ungkap Hutang Blue Bird Taxi Lebih Dari Hartanya dan Aset Minus
- Dokumen Boedel Pailit Dipersoalkan, Kuasa Hukum Abu Hasan Minta Pengadilan Lakukan Audit
- Komisi II DPRD Kota Blitar Panggil Suplayer dan Toko Mitra KKMP Atas Temuan Beras Apeg di Masyarakat.
- Kodim 0510/Tigaraksa Gelar Pembinaan Mental untuk Perkuat Ketahanan Personel.
- Sinyal Bahaya di Bogor: Anak Usia 6 Tahun Mulai Terlibat Kasus Kekerasan, DPRD Desak RAD 2027
- DPRD Kota Bogor Raih Penghargaan Kementerian Hukum RI atas Pengharmonisasian Raperda
Anggota DPRD Papua Tarius Mul Tegaskan Masyarakat Pegunungan Bintang Tetap Ingin Berada di Propinsi

Jakarta (MegapolitanPos.com): Anggota DPRD Propinsi Papua dari Partai Demokrat Tarius Mul SSos menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait situasi terkini yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Di mana aksi demo oleh ribuan masyarakat Pegunungan Bintang berlangsung hari Senin 4 Juli 2022, mereka tidak setuju Kabupaten Pegunungan Bintang masuk pada provinsi Pegunungan Papua, namun Mereka menginginkan Pegunungan Bintang tetap berada di Provinsi Papua. "Seluruh masyarakat Pegunungan Bintang merasa tidak dihargai atau tidak dihitung oleh pemerintah pusat, karena mereka berharap masih tetap berada di Provinsi Papua," kata Tarius Mul kepada wartawan di Jakarta, senin (4/7/2022). Padahal menurutnya, pemekaran suatu daerah atau Otsus (Otonomi Khusus) itu untuk mensejahterakan rakyat, namun yang terjadi di Pegunungan Bintang justru menyengsarakan rakyat. Atas penolakan itu, ribuan masyarakat di Pegunungan Bintang menggelar demo karena tidak terima kebijakan yang diambil oleh DPR RI. Alasan mereka ingin tetap di provinsi induk karena akses transportasi ke Jayapura hanya ditempuh sekitar 55 menit, Sementara untuk menuju Wamena kami harus melewati Jayapura yang menempuh waktu sekitar 2 jam. "Oleh karena itu kami meminta pemerintah pusat agar mempertimbangkan dengan baik supaya masyarakat bisa lebih sejahtera," jelasnya. Pihaknya beserta pemerintah daerah Pegunungan Bintang terus berpikir dan tidak bisa tidur dengan kondisi ini. Ia Pun menyampaikan kepada masyarakat Pegunungan Bintang bahwa Ia tetap berjuang dengan kondisi ini.(ASl/Red/Mp).


.jpg)













