- Kasrem 052/Wkr Pimpin Acara Laporan Korps 16 Prajurit Naik Pangkat
- DPRD Apresiasi Gerak Cepat PUPR, Namun Soroti Kualitas
- Halal bi Halal Disdik Majalengka Perkuat Silaturahmi, BAZNAS Sisipkan Gerakan Kepedulian Pelajar
- Ditreskrimsus Polda Metro Bongkar Uang Palsu Pecahan Rp 100 Ribu di Bogor
- BBM RI Paling Murah di ASEAN! Fakta atau Ilusi, Perbandingan Harga RON 95 Picu Perdebatan Panas
- Stabilitas BBM Jadi Prioritas, Wabup Felix Dorong MBSM Maksimal Layani Warga
- Majalengka Ngebut! Groundbreaking KIEM Buka Jalan Ribuan Lapangan Kerja
- Layanan Kesehatan Gratis untuk Nasabah, Pemkab Barito Utara Gandeng BPD Kalteng
- DPRD Dukung Pembenahan BUMD, Tajeri Soroti Pelayanan BBM
- Menuju 500 Tahun Jakarta, PWI Jaya Siapkan Anugerah Jurnalistik M.H. Thamrin ke-52
H. Nurul Anwar Dorong Penguatan Program Pro Rakyat dalam Pembahasan LKPJ 2025

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PKB, H. Nurul Anwar, menanggapi pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. pada Rapat Paripurna I Masa Sidang II, Ssnin (30/03/2026)
H. Nurul Anwar menegaskan pentingnya LKPJ sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia mengapresiasi sejumlah capaian yang tertuang dalam LKPJ, salah satunya penurunan angka kemiskinan dari 5,67 persen menjadi 5,52 persen. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan mulai memberikan dampak positif.
Selain itu, penurunan angka pengangguran menjadi 4,54 persen juga dinilai sebagai indikator membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah.
Namun demikian, H. Nurul Anwar mengingatkan bahwa capaian tersebut harus terus ditingkatkan lagi.
“Penurunan kemiskinan ini patut kita syukuri, tetapi upaya ke depan harus lebih maksimal agar hasilnya lebih signifikan dan merata,” katanya.
Ia juga menyoroti kenaikan pendapatan per kapita yang mencapai Rp52,7 juta, namun di sisi lain terdapat peningkatan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Gini Ratio.
Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar program pembangunan benar-benar berkeadilan dan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat.
H. Nurul Anwar menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam pembahasan LKPJ, sehingga setiap program yang direncanakan ke depan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat Barito Utara.
(A)

.jpg)
.jpg)










