- Mang Jemy Maju Pilkades Burujul Wetan, Bawa Misi Desa Sejahtera
- Menhan Sjafrie Cek Yonif TP 338 di Majalengka, Prajurit Diminta Siap
- KNPI Majalengka Buka 2.789 Lowongan, 2.500 Pencari Kerja Bergerak
- Ketua Komisi I Tekankan Kesiapan Program dalam KUA-PPAS APBD 2027
- Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam.
- PT Kedap Sayaaq Persoalkan Proses Kepailitan, Kuasa Hukum Soroti Penjualan Aset
- 14 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Disiapkan Masuk Ekosistem Kewirausahaan Kementerian UMKM
- Pemkab Tangerang Raih Penghargaan TP2DD Terbaik Se-Jawa Bali .
- Dukungan Konvergensi Stunting, Desa Sodong Masuk 30 Besar Desa Berkinerja Terbaik Tingkat Nasional.
- Lapas Kelas IIA Cibinong Diduga Kelola Fasilitas Mewah Villa untuk Napi
H. Nurul Anwar Dorong Penguatan Program Pro Rakyat dalam Pembahasan LKPJ 2025

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PKB, H. Nurul Anwar, menanggapi pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. pada Rapat Paripurna I Masa Sidang II, Ssnin (30/03/2026)
H. Nurul Anwar menegaskan pentingnya LKPJ sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia mengapresiasi sejumlah capaian yang tertuang dalam LKPJ, salah satunya penurunan angka kemiskinan dari 5,67 persen menjadi 5,52 persen. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan mulai memberikan dampak positif.
Selain itu, penurunan angka pengangguran menjadi 4,54 persen juga dinilai sebagai indikator membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah.
Namun demikian, H. Nurul Anwar mengingatkan bahwa capaian tersebut harus terus ditingkatkan lagi.
“Penurunan kemiskinan ini patut kita syukuri, tetapi upaya ke depan harus lebih maksimal agar hasilnya lebih signifikan dan merata,” katanya.
Ia juga menyoroti kenaikan pendapatan per kapita yang mencapai Rp52,7 juta, namun di sisi lain terdapat peningkatan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Gini Ratio.
Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar program pembangunan benar-benar berkeadilan dan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat.
H. Nurul Anwar menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam pembahasan LKPJ, sehingga setiap program yang direncanakan ke depan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat Barito Utara.
(A)



.jpg)




.jpg)







