- Amankan Pengesahan Warga Baru PSHT Sebanyak 480 Personil Disiagakan
- Warisan Leluhur yang Tetap Hidup, Hajat Laut Pangandaran Dorong Pariwisata Daerah
- Disambut Meriah di Istana Merdeka, Presiden Steinmeier Bahas Kerja Sama Strategis dengan Prabowo
- 585 Personel Gabungan Jajaran Polda Metro Disiagakan pada Kunjungan Kenegaraan Presiden Jerman
- Pesan Megawati Kepada Generasi Muda Dalam Bulan Bung Karno
- Jakarta Fair Kemayoran 2026 Semakin Semarak dengan Pertunjukan Barongsai Berkelas Dunia
- BNI Apresiasi Prestasi Alwi Farhan di Australia Open 2026, Pembinaan PBSI Dinilai Berhasil
- Jaga Stabilitas Keamanan Koramil 06/ Cbd dan Koramil 09/Setu Patroli Malam
- Berikan Pengarahan di Kantah Kota Samarinda, Wamen Ossy: ATR/BPN Harus Jadi Solusi Atas Pembangunan di Kalimantan Timur
- Jadi Pembicara di Akademi Politik UMJ, Wamen ATR/Waka BPN: Pertanahan Berperan Strategis dalam Mendukung Asta Cita Presiden
H. Nurul Anwar Dorong Penguatan Program Pro Rakyat dalam Pembahasan LKPJ 2025

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PKB, H. Nurul Anwar, menanggapi pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. pada Rapat Paripurna I Masa Sidang II, Ssnin (30/03/2026)
H. Nurul Anwar menegaskan pentingnya LKPJ sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia mengapresiasi sejumlah capaian yang tertuang dalam LKPJ, salah satunya penurunan angka kemiskinan dari 5,67 persen menjadi 5,52 persen. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan mulai memberikan dampak positif.
Selain itu, penurunan angka pengangguran menjadi 4,54 persen juga dinilai sebagai indikator membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah.
Namun demikian, H. Nurul Anwar mengingatkan bahwa capaian tersebut harus terus ditingkatkan lagi.
“Penurunan kemiskinan ini patut kita syukuri, tetapi upaya ke depan harus lebih maksimal agar hasilnya lebih signifikan dan merata,” katanya.
Ia juga menyoroti kenaikan pendapatan per kapita yang mencapai Rp52,7 juta, namun di sisi lain terdapat peningkatan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Gini Ratio.
Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar program pembangunan benar-benar berkeadilan dan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat.
H. Nurul Anwar menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam pembahasan LKPJ, sehingga setiap program yang direncanakan ke depan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat Barito Utara.
(A)

.jpg)















