MEGAPOLITANPOS.COM, Denpasar, Bali,-Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 sebagai langkah strategis memperkuat daya saing UMKM dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri (Wamen) UMKM Helvi Moraza saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kamis (6/11), mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 24 persen target penyaluran KUR yang perlu dikejar hingga akhir tahun.

 “Hingga 3 November 2025, realisasi penyaluran KUR secara nasional telah mencapai Rp228 triliun atau 76 persen dari target tahun berjalan,” ujar Wamen Helvi.

Baca Lainnya :

• Wamen UMKM Dorong Percepatan Penyaluran KUR 2025: Fokus ke Sektor Produksi dan UMKM Layak

Program KUR, lanjutnya, telah memberi manfaat besar bagi 3,87 juta debitur UMKM, terdiri dari 2,01 juta debitur baru (86,25 persen dari target) dan 1,18 juta debitur graduasi (101,3 persen dari target). Dari total penyaluran, 60,7 persen disalurkan ke sektor produksi.

Namun, Wamen Helvi menyoroti masih adanya pelaku UMKM layak yang belum mendapatkan akses pembiayaan KUR.

 “Kami meminta lembaga penyalur melakukan peninjauan ulang, misalnya melalui skema credit scoring, agar mereka yang layak bisa terakomodasi,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak boleh dipersyaratkan agunan tambahan, sesuai Pasal 14 Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023.

Fokus Wilayah dan Sektor

Dalam kesempatan itu, Wamen Helvi juga menyoroti performa penyaluran KUR di wilayah Regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara, dengan rincian:

Jawa Timur: Rp37,5 triliun (715.862 debitur)

Bali: Rp8,98 triliun (114.927 debitur)

Nusa Tenggara Barat: Rp4,6 triliun (81.417 debitur)

DIY: Rp4,02 triliun (76.990 debitur)

Nusa Tenggara Timur: Rp2,33 triliun (55.172 debitur)

 “Penyaluran KUR di wilayah ini cukup baik, mencapai 59,9 persen, namun penyaluran ke sektor produksi masih perlu ditingkatkan. Saat ini, hanya empat penyalur yang telah memenuhi target 60 persen ke sektor produksi,” jelasnya.

Menurut Helvi, hal tersebut disebabkan karena rata-rata plafon lembaga penyalur masih didominasi skema KUR Mikro, sementara sektor produksi membutuhkan pembiayaan dengan plafon yang lebih besar.

KUR sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Lebih lanjut, Wamen UMKM menegaskan bahwa percepatan penyaluran KUR tidak hanya bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru.

 “Program KUR bukan sekadar soal pembiayaan, tetapi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM,” tegas Wamen Helvi.( Reporter: Achmad Sholeh Alek).