- Anggota DPRD Parmana Setiawan, Politik Tanpa Moral Hanya Melahirkan Perebutan Kekuasaan
- Parmana Setiawan Ingatkan, Jabatan Hanya Titipan, Jejak Pengabdian Akan Selalu Dikenang
- Politisi PKB, H Parmana, Politik Bukan Soal Kekuasaan, tetapi Amanah dan Pengabdian kepada Rakyat
- Parmana Setiawan, Pengurus PKB Harus Hadir di Tengah Masyarakat, Bukan Sekadar Mengisi Jabatan
- Politisi PKB Parmana Setiawan Tekankan Disiplin dan Soliditas, Siapkan Konsolidasi hingga Tingkat Ranting
- PKB Barito Utara Bidik Kekuatan Politik Lebih Besar, Parmana Setiawan, Kemenangan Tidak Datang dengan Duduk di Kursi
- Fraksi PKB Dorong Perda Pondok Pesantren, Harus Ada Kepastian Dukungan Anggaran Daerah
- Sempat Jadi Kendala, Proses _Geotagging_ dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat
- Dewan Naruk, Festival Tandak Kaharingan Penting untuk Pembinaan Generasi Muda
- Hadiri Sejumlah Kegiatan Festival Tandak Kaharingan, Naruk Saritani Dukung Pelestarian Budaya Daerah
Tok! DPRD Kota Bogor Sahkan Dua Perda Baru

Keterangan Gambar : DPRD Kota Bogor Sahkan Dua Perda Baru
MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Bogor- DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna, Kamis (16/11) dengan agenda persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2023-2053 dan Raperda Kota Bogor tentang Transportasi.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, masing-masing ketua tim panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor yang membahas kedua Raperda tersebut dipersilahkan membacakan laporan hasil pembahasan Raperda.
Juru bicara tim Pansus Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053, Murtadlo, menyampaikan Raperda RPPLH akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Bogor untuk membuat peraturan dan kebijakan kedepannya. Karena jangka waktu berlakunya RPPLH adalah 30 tahun. Sehingga RPPLH akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
Baca Lainnya :
- DLHadiri Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pilkades Penataran 2026 ini Pesan Dandim 0808 Blitar.
- Sempat Jadi Kendala, Proses _Geotagging_ dalam Program PERINTIS 10 Hari Kini Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat MEGAPOLITANPOS.COM, Bandar Lampung - Keharusan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengambil _geotagging_, yang diterapkan s
- Bupati Blitar : Car Free Day Kabupaten Blitar Digelar Angkat Potensi Kemajuan UMKM Setiap Minggu.
- Wilayah Harus Tetap Aman, Babinsa Bersama Komduk Terus Patroli Malam.
- Pangkogabwilhan Il Tinjau Proses Pembangunan Perkantoran Dan Rusun Kogabwilhan II .

“Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Murtadlo.
Didalam Raperda RPPLH, terdapat 9 Bab yang memuat 18 pasal. Murtadlo, menekankan, didalam Raperda RPPLH yang terpenting adalah pelaksanaannya, dimana Raperda RPPLH memiliki tujuan untuk melindungi sumber daya air, menjaga kualitas udara, mengelola dan memanfaatkan lahan secara berkelanjutan dan terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Yang namanya lingkungan berkelanjutan itu bisa dinikmati sekarang dan di masa depan oleh anak cucu kita yang akan datang. Itu yang sedang kita lindungi dan dijaga di Kota Bogor,” tutupnya.
Terpisah, juru bicara tim Pansus Raperda tentang Transportasi, Said Mohamad Mohan, menyampaikan dalam laporannya bahwa transportasi mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung program pembangunan daerah guna memajukan aktivitas serta meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan Masyarakat.
Lebih lanjut, Mohan menyampaikan beberapa hal yang sempat menjadi sorotan dalam pembahasan Raperda Transportasi, diantaranya adalah terdapat poin pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif. Menurutnya, untuk bisa merealisasikan amanat Raperda ini, Pemkot Bogor harus mendorong BisKita sebagai pelopor angkutan berbasis energi alternatif.
“Sebagai BUMD yang bergerak di bidang Transportasi, BisKita harus bisa menjadi pedoman bagi angkutan transportasi lainnya perihal penggunaan kendaraan berbasis energi alternatif,” jelas Mohan.
Namun, Mohan juga memberikan catatan kepada Pemkot Bogor agar bisa mendukung program tersebut dengan menyempurnakan prasarana yang ada. Sebab menurutnya hal tersebut sudah dituangkan didalam ayat 4 pasal 38. Sehingga dalam segi penganggaran nantinya, Pemkot Bogor harus memberikan intervensi anggaran untuk transportasi.
“Jangan sampai, program yang sudah direncanakan, tidak dieksekusi dengan baik dan membuat programnya menjadi mati suri. Karena untuk juklak-juknis pelaksanaan Raperda Transportasi nantinya akan dituangkan didalam Perwali yang merupakan cerminan dari political will kepala daerah,” pungkasnya.
Setelah mendengarkan laporan dari masing-masing tim Pansus, seluruh anggota DPRD Kota Bogor menyetujui atas pengesahan dua Raperda menjadi Perda baru di Kota Bogor yang kemudian akan dilembardaerahkan.(**)











.jpg)




