MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Kekurangan air saat musim kemarau menjadi ancaman nyata bagi petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Ketika pasokan air menyusut, musim tanam terancam terganggu dan peluang meningkatkan hasil panen ikut menyempit.

Menghadapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka menyiapkan bantuan irigasi pompanisasi dan perpipaan dengan alokasi anggaran lebih dari Rp 13 miliar di sekitar 80 titik.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong petani agar tidak terus bergantung pada curah hujan. Pemerintah daerah membidik peningkatan Indeks Pertanaman (IP) menuju IP 3, sehingga lahan pertanian berpeluang ditanami hingga tiga kali dalam setahun sesuai ketersediaan air dan kondisi budidaya.

Baca Lainnya :

• Rp 13 Miliar Digelontorkan, Majalengka Bidik Panen 3 Kali Setahun
• Patrolinya Babinsa Dan Komduk Wujudkan Wilayah Aman Dan Kondusif.
• Rp 1,27 Miliar Revitalisasi SDN Cikaracak III, Siswa Harap Lebih Nyaman
• Penguatan Moderasi Beragama dan Ekoteologi, Kakanwil Kemenag Banten Tekankan Konsep 4K.
• Pilkada Lewat DPRD Mengemuka, Rona Firmansyah Buka Suara

Bupati Majalengka, H Eman Suherman, menegaskan bahwa persoalan air harus ditangani agar petani dapat mengoptimalkan lahan yang dimiliki.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Persiapan Penerimaan Bantuan Irigasi Pompanisasi (Irpom) dan Irigasi Perpipaan (Irpip) di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka, Senin (26/10/2026).

Bagi petani di kawasan tadah hujan, ketersediaan air bukan sekadar persoalan teknis. Air menentukan apakah lahan bisa kembali ditanami setelah panen atau justru harus menunggu musim hujan berikutnya. Karena itu, keberadaan pompa dan jaringan perpipaan diharapkan dapat membantu memperluas kesempatan tanam, terutama ketika memasuki musim kemarau.

"Langkah ini penting agar target Indeks Pertanaman kita bisa meningkat dari IP 1 atau 1,7 menuju IP 3. Jangan sampai petani kesulitan air saat musim kemarau," tegas Eman.

Alokasi bantuan lebih dari Rp 13 miliar tersebut tersebar di sekitar 80 titik dan mencakup sektor tanaman pangan, hortikultura, hingga perkebunan tebu. Berdasarkan keterangan pemerintah daerah, alokasi bantuan teknis irigasi pompanisasi mencapai Rp 155,7 juta per unit, sedangkan irigasi perpipaan sebesar Rp 97 juta per unit.

Namun, besarnya anggaran dan banyaknya titik bantuan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Infrastruktur yang dibangun harus benar-benar berfungsi, sumber airnya dapat dimanfaatkan, dan pengelolaannya mampu menjawab kebutuhan petani di lapangan.

Eman pun mengingatkan kelompok tani penerima bantuan agar tidak memperlakukan fasilitas tersebut sebatas proyek pembangunan. Setelah bantuan diterima, tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkannya secara bersama-sama menjadi hal penting agar manfaatnya tidak berhenti dalam waktu singkat.

"Saya ingatkan agar kelompok tani mengelola dan menjaga bantuan ini dengan rasa memiliki (sense of ownership), bukan sekadar mencari keuntungan, agar nilai manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan," ujarnya.

Upaya mengatasi kekeringan di Majalengka juga dilakukan melalui pembangunan sodetan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Eman menyampaikan bahwa penanganan di sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh, menunjukkan perkembangan positif.

Ia menyebut luas panen di wilayah tersebut meningkat dari sekitar 500 hektare menjadi 2.000 hektare. Capaian itu, menurutnya, memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyediakan infrastruktur pendukung pertanian.

Di sisi lain, Majalengka juga menghadapi tantangan pembangunan dan industrialisasi. Bagi pemerintah daerah, kemajuan ekonomi harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan lahan pertanian produktif. Sebab, pembangunan yang pesat tidak boleh mengabaikan kebutuhan pangan masyarakat.

Eman mengatakan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) inti di Majalengka telah dipertahankan seluas lebih dari 37 ribu hektare.

"Saya optimistis Majalengka bertransformasi menjadi daerah yang maju dan terindustrialisasi, tanpa harus melupakan ketahanan pangan. Kita sudah mengunci kawasan LP2B inti sekitar 37 ribu hektare lebih," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka, Gatot Sulaeman, menjelaskan bahwa lokasi penerima bantuan telah melalui verifikasi dan kajian teknis berdasarkan kondisi geografis serta kebutuhan air masing-masing wilayah.

Bantuan diprioritaskan bagi kawasan yang membutuhkan pasokan air tambahan, tetapi masih memiliki potensi sumber air permukaan atau air tanah yang dapat dimanfaatkan. DKP3 juga menyiapkan pendampingan bagi kelompok tani dan gabungan kelompok tani agar pelaksanaan serta pengelolaan fasilitas berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Bantuan Irpom dan Irpip ini dialokasikan pada lokasi-lokasi yang telah melalui proses verifikasi dan kajian teknis geografis secara objektif. Kami memastikan bantuan ini menyasar kawasan yang benar-benar membutuhkan pasokan air, tetapi memiliki potensi sumber air permukaan atau air tanah," jelas Gatot.

Harapan terhadap program tersebut juga datang dari kalangan petani. Yana, perwakilan kelompok tani penerima bantuan, mengatakan kekurangan air selama ini menjadi kendala utama dalam mengelola lahan tadah hujan, terutama saat memasuki Musim Tanam Kedua (MT2) dan Musim Tanam Ketiga (MT3).

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Bupati, Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta Pemerintah Pusat. Selama ini, kendala utama kami di lahan tadah hujan adalah kekurangan air saat memasuki MT2 dan MT3," kata Yana.

Ia berharap bantuan pompanisasi dan perpipaan dapat membuat pasokan air lebih terjamin sehingga petani memiliki kesempatan memperbaiki pola tanam dan meningkatkan frekuensi panen.

Bagi petani, harapan untuk bisa menanam hingga tiga kali setahun tentu bukan hanya soal bertambahnya musim panen. Jika didukung ketersediaan air dan pengelolaan yang baik, peluang tersebut dapat membantu meningkatkan pemanfaatan lahan dan menjaga keberlanjutan usaha tani.

Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan bantuan senilai lebih dari Rp 13 miliar itu benar-benar bekerja di lapangan. Pompa harus berfungsi, jaringan perpipaan harus terpelihara, dan sumber air harus dikelola secara tepat. Sebab, keberhasilan memperkuat ketahanan pangan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan petani ketika menghadapi musim kemarau. ** (Agit)