MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Bupati Majalengka H. Eman Suherman membongkar besarnya beban anggaran daerah untuk penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang mencapai Rp. 15 miliar setiap bulan, angka yang disebutnya sangat menentukan stabilitas keuangan Majalengka.

Pernyataan itu disampaikan usai peluncuran inovasi Gerakan ASN Bayar Pajak Secara Digital di Gedung Yudha Pendopo Majalengka, Rabu (18/02/2026), yang digadang-gadang sebagai langkah memperkuat kepatuhan pajak daerah.

Menurut Bupati, dana siltap dan honorarium perangkat desa selama ini sepenuhnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga peningkatan PAD menjadi agenda mendesak pemerintah daerah.

Baca Lainnya :

• H. Iing Misbahuddin Sebut Halal Bihalal PKS Wadah Satukan Visi Bangun Majalengka
• Halal Bihalal PKS Majalengka Dihadiri Bupati dan DPR RI, Seruan Langkung Sae Menguat
• LPDB Dorong Koperasi Lebih Berdaya, 15 Inkubator Terpilih Siap Dampingi Koperasi Naik Kelas
• Dinkes Absen dalam Audiensi, DPRD Majalengka Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas Pengelolaan IPAL
• PAD Majalengka Melejit! Pajak Kendaraan Sumbang Rp 83,6 Miliar, Sinyal Kuat Ekonomi Daerah Bangkit

Saat ini, pencairan siltap masih dilakukan dua bulan sekali, kondisi yang kerap menjadi sorotan karena perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan di masyarakat.

Bupati Eman menyatakan harapan besar agar pencairan siltap bisa dilakukan setiap bulan, sehingga perangkat desa dapat memperoleh kepastian penghasilan secara rutin.

Namun ia menegaskan, pencairan bulanan belum dapat diwujudkan sepenuhnya karena kebutuhan anggaran sangat tinggi, sementara kemampuan APBD Majalengka masih terbatas.

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa sektor pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menjadi salah satu kunci utama agar PAD tetap stabil.

"Kalau pemasukan PBB setiap bulan berjalan baik, maka harapan perangkat desa menerima siltap setiap bulan bukan hal yang mustahil," tegasnya.

Di sisi lain, mekanisme baru PAD yang baru diluncurkan pemerintah daerah juga memunculkan keluhan dari perangkat desa karena dinilai menambah beban administrasi.

Menutup pernyataannya, Bupati Eman mengingatkan bahwa PAD bukan sekadar angka, melainkan fondasi masa depan Majalengka, termasuk untuk menjamin kesejahteraan perangkat desa dan keberlanjutan pembangunan daerah. ** (Agit)