MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta, - Partai Golkar telah rampung menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025. Rapimnas yang berlangsung secara intensif dengan dinamika pembahasan yang berjalan aktif dan produktif itu menghasilkan sepuluh keputusan yang tertuang dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025.

 "Rapimnas ini dimulai sejak jam 9 pagi dan baru berakhir setengah 12 malam. Ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik secara matang,” ujar Bahlil Lahadalia dalam keterangannya usai menutup Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (20/12).

Bahlil menegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam Rapimnas bersifat internal partai dan difokuskan sepenuhnya untuk memperkuat konsolidasi organisasi Partai Golkar di semua tingkatan.

Baca Lainnya :

• DPRD Sambut Positif Langkah Pemkot Tangerang Akhiri Kerja Sama PSEL Dengan PT Oligo
• Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah
• Ketua DPRD Terima Tokoh Agama dan Masyarakat, Tabayun Soal Isu Revisi Perda 7 & 8
• Sosok Politisi Ini Tegaskan Kawal Program MBG, Jika Tidak Bisa Jadi Ancaman Anggaran Negara
• Indonesia Masters 2026: BNI Perkuat Dukungan untuk Pelatnas Bulu Tangkis Indonesia

 “Semua pembahasan dalam Rapimnas ini bersifat internal, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.

Agenda utama Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 meliputi pembahasan organisasi, pembahasan program prioritas partai, serta pembahasan pernyataan politik. Seluruh agenda tersebut dibahas secara mendalam dalam suasana yang hangat, terbuka, dan akomodatif, dengan mengedepankan semangat musyawarah dan kebersamaan.

Adapun sepuluh pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025 diantaranya adalah Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. 

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. 

Di samping itu, Partai Golkar juga mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan. Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan. 

Dalam pernyataan politiknya, Partai Golkar juga merasakan keprihatinan dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, pernyataan politik juga menegaskan bahwa doktrin Karya Kekaryaan Partai Golkar merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. 

Partai Golkar mengapresiasi dan mendukung penuh arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta peran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik. Secara khusus, Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia Islam dalam mengatasi krisis kemanusian di Gaza untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel, di mana Palestina sebagai negara independen yang merdeka dan berdaulat.

Partai Golkar dalam pernyataan politiknya juga menegaskan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi merupakan pilar strategis dalam mentransformasi ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sebagaimana diarahkan dalam visi Asta Cita. 

Di samping itu, peningkatan efektivitas pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua, khususnya setelah terjadinya pemekaran provinsi juga menjadi point dalam pernyataan politik Rapimnas. 

Rapimnas juga menyikapi bahwa penegakan hukum yang berwibawa merupakan fondasi utama bagi berfungsinya negara secara stabil, adil, dan sejahtera, sekaligus penopang utama demokrasi dan persatuan nasional. 

Point lain pernyataan politik juga memandang penting penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).