MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Lembaga organisasi kemasyarakatan Gerakan Anak Nasionalis ( GANNAS ) Blitar ungkap kekecewaan terhadap regulasi Surat Edaran Bupati Blitar tentang himbauan Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 510/61/409.1.4/2023. Dalam penyampaian dengar pendapat dengan Komisi II Rabu ( 20/09/23 ). Joko Wiyono S.H selaku ketua Ormas menyatakan, bahwa hasil evaluasi beras dilapangan ditemukan kurang memenuhi standart mutu.

"Kami mempertanyakan tentang Surat Edaran Bupati tentang imbauan Tertanggal 20 Juni 2023 tentang pembelian beras lokal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab yang dalam lampiran ditandatangani juga oleh kepala  Dinas, Sekda Izul Marom, Jadi kalau usulnya itu surat lampiran surat dinas yang ditujukan kepada OPD berarti pengakuan  secara administratif, namun  kualitas berasnya kondisinya tidak bagus, bahkan ada yang dikembalikan," kata Joko

Selain itu Ketua Ormas GANNAS Joko Wiyono juga menyoal juga tentang Surat Edaran (SE) Bupati Blitar lainnya yakni SE tentang imbauan  Gerakan Gemar Menabung yang juga dihadirkan dihadapan Komisi II DPRD Kabupaten Blitar seperti Bagian Perekonomian, Bagian Hukum Pemkab Blitar, pihak BUMD yakni Penataran Aneka Usaha (PENA) dan BUMD PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hambangun Artha Selaras (HAS).

Baca Lainnya :

• Bupati Majalengka Lantik 4 Pejabat, RSUD dan Investasi Disorot
• Bupati Lantik dr. Egga, RSUD Majalengka Ditarget Lebih Responsif dan Modern
• Sebanyak 40 Perusahaan Ramaikan Job Fair di Kabupaten Blitar
• Baznas Majalengka Salurkan Bantuan 424 Anak Yatim
• Ketum SMSI Sebut Pelaku Usaha Media Perlu Fokus Pada Pengembangan Usaha

"Yang semestinya kalau SE hanya cukup SE saja. Ternyata di hearing tadi terungkap bahwa kualitas berasnya juga belum bagus dan merk dagang PENA itu masih dalam proses pendaftaran, lho kok bisa beroperasi, ini perlu dipertanyakan,"ungkapnya.

Selanjutnya atas dugaan penyalah gunaan wewenang dan jabatan, maka pihaknya minta agar pengadaan dihentikan, mempercepat proses pendaftaran dan perbaikan kualitasnya. Karena PENA hanya mengakomodir dari Pokmas dan Bumdes. Kali ini masih kita maafkan, lain kali kami proses hukum," Tandas Joko .

Terkait dengan program tekankan Gerakan Gemar Menabung, Joko Wiyono yang akrab disapa Joko Belor ini minta kepada Pejabat Pemangku Kebijakan agar cermat dan tepat mengambil sikap untuk penanganan dana itu. 

"Karena kita semua tahu, sebagian aset yang dikorupsi belum dikembalikan. Kalau memang tetap dilanjut tanpa ada perbaikan, kami bawa masalah ini ke Polda atau Gedung merah Putih," beberkan.

Dilain sisi Chandra Purna Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar kepada para awak media menyampaikan, sebagai mitra Komisi, DPRD Kabupaten Blitar akan mendorong Pemkab Blitar agar segera melakukan perbaikan serta mempertimbangkan dengan serius aspirasi Ormas Gannas ini.

"Kami menganggap niat baik Pemkab Blitar dengan imbauan membeli beras lokal dan gerakan menabung, namun juga harus mengakomodir kritik dari masyarakat, dengan mengebut pendaftaran merk dagangnya, harus ditingkatkan, termasuk program gerakan gemar menabung juga harus dipastikan dimana tempat menabungnya untuk menjamin keamanan dana keuangannya"pungkasnya. (za/mp)