MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Perusahaan BUMD )Badan Usaha Milik Daerah) PAM Jaya  menggelar Coffee Morning Day-1 Operasional Penuh Air perpipaan di DKI Jakarta, Kamis (2/2/2023) kemarin.

Kegiatan Coffee Morning ini dihadiri oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sri Haryati, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin beserta jajaran direksi, dan Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya Riyadi.

Dalam kegiatan itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, operasional air perpipaan di DKI Jakarta tidak terganggu pasca berakhirnya Perjanjian Kerja Sama antara PAM JAYA dengan Palyja dan Aetra.

Baca Lainnya :

• Kapolres Majalengka Nyatakan Perang Total, Bandar Narkoba Diburu
• Kementerian UMKM Kawal Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Sumatera hingga 2028
• Sukses Gelaran Festival Es Campur Merdeka Khas Blitar, Awak Media Hadir Berkontestasi
• Nurhadi Gelar Jalan Sehat Merdeka di Kerjen Blitar Hadianya paling Spektakuler Dinosaurus
• Bioskop Mini Jak Cinema Hadir di Rusun Pasar Rumput, Warga Bisa Nonton Film Indonesia Mulai Rp15 Ribu

Selain itu, Heru Budi Hartono juga memberikan dukungan serta arahan kepada ratusan karyawan PAM Jaya yang hadir untuk bisa melakukan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PAM Jaya menyampaikan point-point laporan persiapan operasional penuh air perpipaan di DKI Jakarta antara lain untuk bisa sampai tahap ini PAM Jaya membutuhkan persiapan selama enam bulan.

"Sekarang, PAM Jaya siap melakukan operasional penuh air perpipaan di DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan dan bukan bisnis semata," ujar Dirut PAM Jaya, Arief Nasrudin.

Dikatakan Arief Nasrudin, pihaknya tetap berpegang teguh pada Amanat Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.(*)