MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengharapkan, negara-negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat memperluas kerjasama dengan menambah sektor pekerjaan.

"Misalnya Korea, jangan hanya manufaktur dan perikanan. Kami harapkan diperluas, misal sektor logistik, pertanian, hospitality, dan lainnya," ujar Benny usai acara pelepasan 260 PMI skema Government to Government (G to G) ke Korea Selatan dan 16 PMI tujuan Jerman, di Jakarta, Senin (8/1/2024).

Dikatakan Benny, apabila penambahan sektor pekerjaan dapat dilakukan oleh negara tujuan penempatan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia maka akan menjadi peningkatan peluang dan jumlah pekerja migran Indonesia ke luar negeri dari tahun ke tahun. Hal ini, lanjut Benny, tentu sangat membantu Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pengangguran.

Baca Lainnya :

• Ciracas Targetkan 49 Biopori Jumbo untuk Kurangi Sampah
• Blok Masela Dikebut, Ateng Sutisna Ingatkan Ancaman Sosial
• Pemda DKI Diminta Turun Tangan Atasi Kisruh Gedung Pasar Baru
• JKB Audiensi dengan PSI di DPRD DKI, Bahas Pencegahan Radikalisme dan Kolaborasi Sosial
• Job Fair Majalengka 2026 Hadirkan 3.536 Lowongan, Ribuan Tenaga Kerja Mulai Terserap

"Jadi tahun ke tahun (diharapkan) akan terus menjadi peningkatan, dan kita tidak hanya ingin peningkatan di jumlah, tapi juga sektor-sektor pekerjaan," lugas Benny.

"Kita sadar bagaimana angka pengangguran yang sangat tinggi, angkatan kerja juga yang masih sangat tinggi dan peluang kerja di luar negeri yang sangat terbuka ini menjadi satu-satunya jalan exit pandemi dari kondisi nasional tadi," sambungnya.

Benny juga menginginkan pada tahun ini penempatan pekerja migran Indonesia untuk sektor formal dapat lebih meningkat.

Selain itu BP2MI juga akan terus membenahi dan meningkatkan kualitas layanan dalam mengatasi masalah perdagangan orang.

"Tahun ini kami perkuat tata kelola perlindungan yang semakin baik, dan negara cepat merespon kasus-kasus yang terjadi di lapangan," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Auditor Utama Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Ahmad Adib Susilo menekankan pihaknya turut memastikan para pekerja migran Indonesia terlindungi dengan baik, salah satunya melalui pengelola keuangan, evaluasi program, hingga kebijakan BP2MI.

"Kami akan mengaudit untuk memastikan bahwa pengelolaan dana di BP2MI digunakan untuk melindungi PMI telah akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," tukasnya.

Ia mengakui sudah banyak beberapa inovasi positif yang dicapai BP2MI meski masih ada beberapa kekurangan.

"Kekurangan itu kami beri rekomendasi agar ke depan lebih baik," imbuhnya.

Acara pelepasan ratusan PMI juga turut dilaksanakan orientasi pra-pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) skema G to G ke Korea Selatan sebanyak 1.254 CPMI.(Anton)