MEGAPOLITANPOS.COM -Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H Taupik Nugraha menegaskan penolakannya terhadap penggunaan asis pada rencana pembangunan Jembatan Muara Lahei saat hearing bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, serta pihak konsultan FS (Feasibility Study/Studi Kelayakan) Jembatan Muara Lahei, Senin (18/05/2026).

Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Barito Utara tersebut, H Taupik Nugraha menyampaikan bahwa pembangunan jembatan baru harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak mengulang kesalahan proyek sebelumnya.

Baca Lainnya :

• Regenerasi PBSI Membuahkan Hasil, Dua Pasangan Muda Indonesia Curi Perhatian Dunia
• Kurangi Kiriman ke Bantar Gebang, Kelurahan Cawang Terapkan Pengolahan Sampah dari Sumber
• Pengurus Baru KONI Ajukan Pinjaman Gedung Sekretariat ke Pemkot Blitar
• Menteri PU Dody: 222 Dapur MBG - SPPG di Daerah 3T Sudah Dibangun
• Pemikiran Bung Karno Suri Tauladan Bangsa dan Generasi Muda

“Seperti yang saya sampaikan kemarin kepada Pak Bupati, yang penting bagi kami nanti di situ tidak ada asis. Jangan sampai kita membuat pekerjaan yang mengulang-ulang dan tidak bermanfaat,” ujarnya.

Asis sendiri dalam pembangunan jembatan dikenal sebagai bagian tambahan atau sambungan pendekat jembatan yang digunakan untuk menyesuaikan elevasi jalan menuju badan jembatan. Namun, pada beberapa proyek, keberadaan asis kerap menimbulkan persoalan seperti penurunan tanah, kerusakan pada sambungan jalan, hingga perawatan berulang yang membutuhkan biaya tambahan.

Karena itu, Taupik menilai pembangunan Jembatan Lahei harus dilakukan dengan konstruksi yang lebih permanen dan berkualitas agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.

Ia menyatakan secara terbuka tidak setuju apabila pembangunan jembatan nantinya masih menggunakan asis. Menurutnya, persoalan tersebut juga telah disampaikan langsung kepada Bupati Barito Utara dan mendapat jaminan bahwa pembangunan tiga jembatan baru tidak akan menggunakan asis.

“Saya terbuka saja, kalau di situ ada asis saya tidak setuju. Saya sudah sampaikan ke Bapak Bupati, dan beliau menjamin itu tidak menggunakan asis.  Jembatan baru ini tidak ada asis, itu sudah clear,” tegasnya.

Taupik juga mengingatkan agar ke depan tidak muncul perubahan kebijakan akibat adanya permintaan tertentu dari masyarakat yang justru membuat konsep pembangunan berubah.

“Jangan nanti sampai Pak Bupati tiba-tiba ada permintaan masyarakat, misalnya tiba-tiba ada asis,” katanya.

Menurutnya, pengalaman penggunaan asis pada Jembatan Hasan Basri seharusnya menjadi pelajaran penting dalam pembangunan infrastruktur di Barito Utara. Ia menilai pembangunan jembatan baru harus mengedepankan kualitas dan fungsi jangka panjang.

“Cukuplah asis sebagai pelajaran kita di Jembatan Hasan Basri saja. Masa kita kalah sama Jembatan Pangulu Iban. Pangulu Iban kan enggak ada asisnya, masa kita bikin baru ada asisnya,” pungkasnya.

Melalui hearing tersebut, DPRD berharap pembangunan Jembatan Muara Lahei dapat dirancang secara matang, berkualitas, dan benar-benar mendukung konektivitas serta kepentingan masyarakat Barito Utara.

(A)