MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Tindak lanjut penyampaian LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2023, pada Rabu malam (20/03/2024) bertempat di ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat sidang paripurn dengan agenda Rapat Paripurna yaitu Penyampaian Pandangan Umum semua Fraksi di Dewan Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh wakil ketua M Rifa'ai dari Fraksi PKB didampingi Mujib SM.

Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas Pejelasan Bupati Blitar terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023. Adapun Fraksi - Fraksi yang menyampaikan pandangan umum dari Fraksi PAN, Fraksi GPN (Gerakan Pembangunan Nasional), Fraksi Golkar Demokrat, Fraksi PDIP dan Fraksi PKB.

Baca Lainnya :

• Modus Bantuan Masjid Tipu Warga di Majalengka, 4 Pelaku Ditangkap Kilat!
• Bhayangkara ke-80, Kasus Kekerasan Anak Terungkap di Majalengka
• Polres Majalengka Sikat Jambret, Tangkap Pelaku Hitungan Jam
• Jawaban Bupati Majalengka Soal APBD 2025 : PAD, Pajak, hingga Infrastruktur
• Iing Misbahuddin Soroti 87 Tambang Ilegal, Pajak Majalengka Bocor

Berikutnya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dilanjutkan dengan agenda Pembacaan Keputusan DPRD tentang Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2023.

Turut hadir juga Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, sejumlah kepala OPD dan sejumlah anggota DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i menyampaikan, rapat paripurna kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya yaitu Penyampaian Penjelasan Bupati terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2023 yang digelar pada 15 Maret 2024.

"Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar pasal 209 ayat (7) huruf (a) butir 3, tahap pembahasan selanjutnya yaitu Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2023," jelasnya.

Pandangan umum Fraksi PAN melalui juru bicaranya Andi Widodo menyampaikan, jika membaca angka statistik di dalam LKPJ 2023, menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun jika membuka jejak digital, bahwa selama 2023 masih banyak keluhan-keluhan oleh masyarakat baik secara langsung maupun media sosial, sehingga seperti ada kontradiksi antara data dan realita di lapangan.

"Untuk itu Fraksi PAN mohon kepada Bupati untuk mencari formula, agar data-data yang disajikan berjalan beriringan dengan kepuasan masyarakat," jelasnya.** (adv/za/mp).