- Lampaui Target, LP2B Capai 87,63% di Momen Peringatan 66 Tahun UUPA.
- Tepat di Momen HANTARU 2026, Implementasi PERINTIS 10 Hari Diperluas hingga ke 95 Kantah.
- Wilayah Aman, Adanya Babinsa Dan Konduk Patroli Malam.
- Indonesia Juara Beregu Putra Asian Games 2026, BNI: Bukti Kerja Keras dan Pembinaan
- Pendam Jaya Perkuat Sinergi dengan Insan Pers melalui Pembinaan Media Massa.
- Kodam Jaya Gelar Hit & Eat, Berbagi Kebahagiaan Bersama Warga Jakarta.
- Onderdil YSP Dukung Hit & Eat Kodam Jaya, 2.300 Paket Dibagikan kepada Ojol.
- BRI Life Raih Dua Penghargaan Silver di The Best Contact Center Indonesia 2026
- BNI Sahabat Sekolah Rakyat Hadirkan Edukasi dan Inspirasi bagi Siswa di Sulawesi Selatan
- Program Revitalisasi di Blitar Disinyalir Banyak Campur Tangan Siapa Mereka ? .
DPRD Dorong Raperda Wujudkan Kawasan Permukiman Berkelanjutan

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Neny Triana, menekankan pentingnya keseimbangan antara program peningkatan kualitas kawasan kumuh dengan upaya pencegahan munculnya kawasan kumuh baru dalam pembahasan Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Senin (08/06/2026)
Hal tersebut disampaikannya saat rapat pembahasan Raperda bersama pemerintah daerah dan perangkat terkait di ruang rapat DPRD Barito Utara.
Baca Lainnya :
- Lampaui Target, LP2B Capai 87,63% di Momen Peringatan 66 Tahun UUPA.
- Tepat di Momen HANTARU 2026, Implementasi PERINTIS 10 Hari Diperluas hingga ke 95 Kantah.
- Wilayah Aman, Adanya Babinsa Dan Konduk Patroli Malam.
- Indonesia Juara Beregu Putra Asian Games 2026, BNI: Bukti Kerja Keras dan Pembinaan
- Pendam Jaya Perkuat Sinergi dengan Insan Pers melalui Pembinaan Media Massa.
Menurut Hj. Neny Triana, peraturan daerah yang disusun tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan kawasan yang sudah terlanjur kumuh, tetapi juga harus memuat strategi pencegahan yang berkelanjutan.
"Raperda ini jangan hanya berfokus pada peningkatan kualitas fisik kawasan yang sudah kumuh, tetapi juga harus mampu mencegah munculnya kawasan kumuh baru di masa mendatang," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penanganan kawasan kumuh memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga perlu memperhatikan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sanitasi lingkungan, serta dukungan pendanaan yang memadai.
Menurutnya, pembangunan kawasan permukiman harus dilaksanakan secara terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
"Perbaikan fisik harus berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi warga dan kualitas lingkungan. Dengan demikian, kawasan yang sudah ditata tidak kembali mengalami penurunan kualitas di kemudian hari," katanya.
Hj. Neny berharap Raperda tersebut mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara.
(A)



.jpg)






.jpg)





