MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan efektivitas belanja pembangunan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, saat memberikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang III DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (20/07/2026).

Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Barito Utara itu dipimpin Ketua DPRD Hj. Merry Rukaini dan dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y.  Tingan, Sekda Muhlis, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.

Baca Lainnya :

• KNPI Majalengka Buka 2.789 Lowongan, 2.500 Pencari Kerja Bergerak
• Ketua Komisi I Tekankan Kesiapan Program dalam KUA-PPAS APBD 2027
• Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam.
• PT Kedap Sayaaq Persoalkan Proses Kepailitan, Kuasa Hukum Soroti Penjualan Aset
• 14 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Disiapkan Masuk Ekosistem Kewirausahaan Kementerian UMKM

Dalam pidatonya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas perhatian dan dukungan yang diberikan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan DPRD merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas apresiasi, saran, masukan, serta dukungan yang diberikan. Seluruh pandangan tersebut menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah," kata H. Shalahuddin.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pelayanan perpajakan dan retribusi, pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif, serta menciptakan iklim investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, pemerintah juga akan memastikan setiap belanja daerah dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diharapkan berjalan transparan, akuntabel, serta menghasilkan kebijakan yang semakin memperkuat pembangunan Kabupaten Barito Utara.

(Dd)