MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Ricuh debat ke dua Pilkada Blitar di Kampung Coklat Senin malam, (04/11/24 ) kekisruhan ini menjadi ajang kontroversi setelah Pasangan Calon (Paslon) 01 memutuskan untuk walk out, padahal debat publik paslon momen penting bagi masyarakat untuk mendalami visi-misi dan program kerja masing-masing calon yang justru menimbulkan kekecewaan publik.

Insiden semalam tentunya KPU Kabupaten Blitar mendapat sorotan tajam atas ketidaktegasan dan ketidakmampuannya dalam mengelola situasi yang berlangsung memanas tersebut yang bertemakan.

 “Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Daerah”.

Baca Lainnya :

• KPU Barito Utara Gelar Rapat Koordinasi Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara 2024 - 2029
• Terminal Humor Tempat Hiburan Keluarga Hadir di Jakarta
• Personil Koramil 05/Blj Monitoring Kegiatan Car Free Day
• DPR Puji Kehadiran BNI di Belanda: Berikan Layanan Terbaik ke Diaspora
• Gelar Kaderisasi Merah Putih, Dr. Nurdin : Siapkan Generasi Emas yang Menyebarkan Semangat Persatuan dan Cinta Tanah Air

Pasangan calon Rini Syarifah-Abdul Ghoni (dikenal dengan sebutan RINDU) sesi awal menyampaikan visi yang berfokus pada keberlanjutan, komitmen mereka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, serta pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna menciptakan pelayanan publik yang efektif dan responsif.

Namun, ketegangan mulai memuncak saat Paslon RINDU mempresentasikan moto pembangunan berkelanjutan untuk Blitar. Namun sekelompok pendukung paslon lawan menginterupsi dengan menuduh Paslon RINDU membawa catatan tambahan yang tidak sesuai aturan. Situasi menjadi semakin memanas dengan yel-yel dari pendukung kedua kubu yang mulai berteriak-teriak di dalam ruangan, mengabaikan ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan oleh KPU Blitar.

Ketua tim pemenangan RINDU, Nur Muklisin, menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan debat yang dinilai kurang profesional dan menyayangkan ketidaktegasan KPU dalam mengelola jalannya acara.

"KPU sebelumnya telah mengizinkan paslon untuk membawa bahan tambahan dalam bentuk slide presentasi dan catatan ringkas untuk mendukung penyampaian visi-misi mereka. Tapi tiba-tiba, larangan-larangan berubah di tengah debat, membingungkan kami dan juga masyarakat," ungkap Muklisin.

Nur Muklisin menambahkan bahwa visualisasi data yang telah disiapkan Paslon RINDU bertujuan untuk membantu masyarakat memahami visi dan misi dengan lebih jelas. "Ini bukan sekadar pidato. Debat seharusnya menjadi sarana penyampaian data konkret yang dapat memperjelas pilihan masyarakat,” lanjut Muklisin.

Nur Muklisin juga menyoroti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 1363 yang mengatur tiga poin utama debat, yaitu penyampaian visi-misi, pendalaman program kerja, dan elaborasi tema. KPU, menurutnya, seharusnya menyediakan fasilitas yang mendukung agar informasi dapat tersampaikan dengan utuh kepada publik.

Ketegangan kian meningkat saat suasana debat semakin tidak terkendali. Yel-yel yang menjatuhkan lawan serta atribut kampanye yang dilarang dalam tata tertib KPU malah terlihat dipakai oleh beberapa pendukung. KPU dinilai gagal menjaga netralitas dan membiarkan berbagai pelanggaran terjadi tanpa teguran atau tindakan. Tidak hanya itu, aturan yang berubah-ubah juga dianggap merusak fokus debat publik. 

Keputusan walk out dari Paslon 01 menjadi puncak ketegangan malam itu. Merasa ketidakkonsistenan aturan merugikan mereka dan mengganggu fokus debat, Paslon 01 memilih meninggalkan panggung sebagai bentuk protes. Ketua KPU Blitar, Sugino, mengaku kecewa atas ketidakmampuan menjaga stabilitas dan ketertiban acara. Dalam sambutannya, Sugino awalnya menyampaikan harapan agar debat dapat berlangsung damai dan tertib sehingga dapat memberikan wawasan yang jelas bagi masyarakat untuk menentukan pilihan mereka pada Pilkada Blitar yang akan datang. “Debat ini penting agar masyarakat Blitar bisa melihat lebih dekat siapa calon pemimpin mereka, tapi sayangnya kondisi malam ini membuat kami terpaksa menghentikan debat,” ujar Sugino dengan nada kecewa.

Kegagalan debat publik ke dua menuai tanggapan masyarakat dan mendesak KPU Blitar melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan debat ke dua, agar kisruh tidak terulang . Kritikan juga mengalir dari berbagai pihak terkait ketidakmampuan KPU Blitar dalam menjamin ketertiban acara yang seharusnya berlangsung kondusif. 

Di media sosial, masyarakat Blitar ramai mengomentari insiden ini dan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap penyelenggara. "KPU seharusnya bisa menjaga ketertiban, apalagi ini momen penting bagi masyarakat untuk melihat kualitas calon secara terbuka," tulis seorang pengguna media sosial.

Kritikan juga datang dari kalangan pengamat politik yang menilai bahwa ketegasan dan profesionalisme KPU sangat penting dalam memastikan bahwa setiap paslon memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan program kerja mereka tanpa gangguan. Beberapa pihak berharap agar KPU lebih tegas dalam menjaga ketertiban dan konsisten dalam menerapkan aturan, terutama dalam debat publik yang melibatkan kepentingan masyarakat luas.

Diharapkan, evaluasi ketat terhadap tata tertib dan mekanisme pelaksanaan debat akan dilakukan, serta adanya komitmen dari pihak KPU untuk menghadirkan debat yang lebih tertib dan berorientasi pada pemaparan program kerja. Sehingga, pada debat berikutnya, masyarakat bisa menyaksikan pemaparan yang lebih substansial dan konstruktif, tanpa harus terganggu oleh perdebatan teknis atau pelanggaran aturan. (za/mp)