Pjs. Bupati Blitar Minta Kawasan Kepulauan Potensi Benur Lobster Dijaga Kelestariannya

0

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar– Pjs. Bupati Blitar minta kawasan kepulauan potensi benur Losbter dijaga kelestarianya. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Bupati Blitar Drs. Budi Santoso saat menghadiri acara sidang paripurna Di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Blitar tentang penyampain jawaban Bupati Blitar terhadap pandangan umum fraksi di parlemen terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar tahun anggaran 2021.

Pembenihan lobster oleh nelayan

Drs. Budi Santoso kepada wartawan menyatakan, potensi kelautan di Blitar Selatan perlu dijaga kelangsungan nya sebagai potensi besar dalam sektor perikanan laut, untuk itu pihaknya juga berharap agar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi kepada nelayan di Kabupaten Blitar, atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 tentang ekspor lobster.

Sekarang ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan regulasi baru terkait ekspor komoditas lobster. Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020. Didalamnya tidak hanya megatur pengelolaan lobster, Permen KP ini juga mengatur pengelolaan kepiting dan rajungan,” kata Budi Santoso.
BACA JUGA : Kemandirian Pokdakan Di Kabupaten Blitar, Pakan Buatan Lebih Mensejahterakan
Disampaikan juga bahwa dalam regulasi ini, pemerintah telah mengeluarkan dan memberikan izin tentang tata cara ekspor langsung untuk komoditas lobsterbke luar negeri. Sementara ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang dan sekarang ini sudah diperbolehkan dengan syarat harus mengikuti tempat pengeluaran khusus yang diatur dalam Keputusan Kepala BKIPM Nomor 37 Tahun 2020.

“Hanya ada 5 bandara yang bisa menjadi pintu keluar benih ekspor, yaitu Bandara Kualanamu, Bandara Seokarno-Hatta, Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai, dan Bandara Sultan Hasanuddin,” tutur Budi Satoso yang juga Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur.
 
Lebih lanjut dikatakan Sesuai Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 ini, BKIPM bertugas melakukan pengawasan di pintu-pintu resmi. Sementara untuk pengawasan benih bening lobster ekspor dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan pemanfaatan benih lobster untuk kegiatan budidaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Adapun penentuan titik lokasi budidaya berada pada wewenang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
 
“Yang jelas dalam Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 sudah ada aturan yang merinci setiap pasal, mulai dari kewenangan masing-masing institusi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga ancaman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan ini,” ujarnya.

Nelayan di pantai Tambarejo

Sementara itu tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Blitar hanya memfasilitasi pendaftaran nelayan calon penangkap benur melalui aplikasi e-lopster, dikarenakan kewenangan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kewenangan provinsi. Maka, Pemkab Blitar mengusulkan wilayah yang berpotensi penuh tidak dieksploitasi keseluruhan. Namun, harus ada konservasi wilayah untuk penangkapan benur dan lobster.

“Kewenangan atas laut, pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kewenangan Provinsi maka Pemerintah Kabupaten mengusulkan wilayah yang berpotensi benur dan lobster tidak dieksploitasi keseluruhan, namun harus ada konservasi wilayah untuk penangkapan benur dan lobster. Kami juga mengusulkan fasilitas budidaya (pembesaran) benur lobster, serta mengusulkan peningkatan pengawasan di wilayah Kabupaten pasca penangkapan benur dan lobster di Balai Karantina,” pungkasnya. ( Adv/Kmf/za)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here