Sidang Perkara Sarang Walet PT FNS, Agenda Kesimpulan Kurang Dari 5 Menit

0
Suasana Sidang PT FNS di PN Jakarta Utara, Rabu(14/10/2020)

Jakarta(MEGAPOLITANPOS) : Hari ini, Rabu(14/10/2020) Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadwalkan sidang Perkara Sarang Walet PT Fortune Nestindo Sukses (PT FNS) dengan agenda kesimpulan. Sidang dengan agenda kesimpulan berlangsung singkat. Lantaran tidak ada pembacaan kesimpulan, Sidang yang dipimpin hakim tunggal Tumpanuli Marbun itu hanya memakan waktu kurang dari 5 menit.

Dalam siding dengan perkara nomor register 445/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr tersebut, kesimpulan dari kedua belah pihak tidak dibacakan secara gamblang. Melainkan disampaikan secara tertulis kepada majelis hakim. Baik dari pihak Pemohon maupun termohon.

Kuasa hukum PT FNS, C Suhadi berpendirian bahwa pihaknya sudah mengadakan RUPS seperti yang dimintakan oleh pemohon penetapan Pho Kiong dalam perkara nomor register 445/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr.  Hasil dari RUPS tersebut adalah menunjuk auditor, yang mana auditor tersebut saat ini sedang bekerja dan tidak boleh diganggu gugat.

“Karena sudah ada keputusan tentang penunjukan auditor independen berdasarkan RUPS yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2020 yang di hadiri oleh Pemohon dan Pemohon bukan hanya menghadiri RUPS LB tapi juga menyetujui Penunjukan auditor dalam RUPS LB tersebut, itu artinya kan perusahaan sudah mengakomodir permintaannya, terus apa yang di langgar oleh perusahaan, kan engga ada, barangkali yang perlu di ketahui, sesuai dengan ketentuan pasal 75 UU No 40 tahun 2007, RUPS merupakan keputusan tertinggi di sebuah  perusahaan,” kata C Suhadi kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (14/10/2020).

Menurutnya, semua orang harus tunduk kepada keputusan RUPS. Ke anehan  Pemohon setelah semua kemaunnya di akomodir malah melalui pengadilan Pemohon minta hal yang sama, meminta penunjukan auditor lagi dan meminta data perusahaan.

“Saya jelaskan ya, auditor yang sudah di tunjuk salah satunya oleh Pemohon dalam bekerja pasti memerlukan dokumen perusahaan termasuk data keuangan, sedangkan audit yang sedang di kerjakan adalah dari Pemohon  menjabat hingga setelahnya. Kan jadi aneh kalau team audit di acak-acak seperti ini, memangnya dia siapa kok seenaknya aja mempermainkan hukum dan pengadilan ditarik-tarik dalam perkara ini,” tegas Suhadi.

Suhadi menambahkan, Pengadilan dapat dilibatkan kalau hak hak dia dilanggar, padahal ini tidak.

 Karenanya ia  meminta kepada semua pihak mentaati segala keputusan RUPS, karena ini perintah undang-undang, yaitu uu no. 40 tahun 2007.

Sementara itu kuasa hukum Pho Kiong selaku pemohon, Alvin Lim, mengungkapkan, kesalahan termohon adalah  dikira yang diminta adalah auditor, padahal bukan. “Harus diketahui, laporan keuangan itu ada 3 macam: ada internal, reviewd ada audited. Yang kita minta bukan yang audited, kita minta yang internal,” jelas Alvin Lim ketika dikonfirmasi usai sidang.

Ia mencontohkan, setiap perusahaan ada laporan masuk uang berapa keluar uang berapa yang dicatat. Itu yang Pho Kiong minta, tidak perlu diaudit.

“Yang kita minta laporan keuangan, bukan hasil audit, kita sudah mencoba meminta laporan keuangan, melalui surat juga sudah, tapi tidak dikasih. Padahal laporan keuangan itu hak setiap pemegang saham di undang-undang PT,” jelas Alvin.

Menurut Alvin, karena dalam perusahaan tersebut sudah tidak sejalan, maka pihaknya menawarkan untuk membeli saham dengan standard yang fair, “kita bilang ke dia: kamu mau jual saham kamu atau kamu beli saham klien saya. Dia ga mau jual sahamnya nilai yang disetor plus 20%, begitupun ga mau beli saham klien saya nilai modal plus 20%,” ungkap Alvin.

Sidang yang dipimpin hakim tunggal Tumpanuli Marbun itu dilanjutkan Rabu (21/10/2020) dengan agenda penetapan.****Alex

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here