Harga Telur Anjlok, Kelompok Petani Peternak Ayam Kabupaten Blitar Mengadu ke Dewan

0

Kelompok Petani Peternak Ayam Kabupaten Blitar Wadul Dewan .

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Ini disampaikan oleh kelompok tani peternak ayam buras ( ayam petelur. Red), menyusul turunya harga telur ayam di pasaran, kelompok yang tergabung dalam wadah Koperasi Putra Blitar ini mengalami kerugian yang luar biasa akibat anjloknya harga di pasaran.

Sukarman selaku ketua paguyuban Koperasi peternak ayam petelur Putra Blitar ini usai hearing dengan komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (07/10/20) mengatakan akibat penurunan harga telur ini dipicu dengan beredarnya telur ayam buras yang seharusnya ditetaskan, namun hal tersebut dijual dipasaran.

Baca Juga :LSM KRPK Minta Komisi III DPRD Tertibkan Tambang di Kabupaten Blitar

“Telur yang harusnya untuk DOC pembibitan ini oleh pemerintah atau HE ini tidak ditetaskan dengan alasan terjadinya over populasi, dan harga daging ayam turun sehingga pemerintah mengambil kebijakan yang tidak tepat”ungkap Sukarman.

Pihaknya minta agar kementrian atau Dirjend segera mencabut Surat Edaran tersebut agar harga telur segera kembali normal, dengan beredarnya SE Kementan Nomor 02946/SE/PK.230/F/08/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 tentang pengurangan DOC Final Stock yang dialihkan tidak ditetaskan membuat kalangkabut peternak.

“Kami mengharapkan Dirjend Kementan mencabut surat edaran tentang telur yang digunakan untuk CSR dan mempertimbangkan kelangsungan PKH sehingga mereka menggunakan telur layer dan bukan telur Broiler,” tegasnya.

Sukarman juga menambahkan polpulasi telur Kabupaten Blitar 900 ton sampai 1100 ton per hari, sedangkan telur HE yang terpantau diperdaran ada 21 ton kusus Jawa Timur, untuk bulan Maret dan April ini yang dianggap merusak harga.

Sementara itu Ketua Komisi II Idris Marbawi menanggapi persoalan itu, baik legeslatif dan Dinas terkait akan memfasilitasi keluhan petani peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar.

“Kami memfasilitasi untuk segera membuat surat ke Dirjend Kementan yang intinya agar SE Kementan ditinjau kembali, dan mencabut surat edaran Dirjend yang membolehkan HE dijual bebas,” ungkap Idris Marbawi.(za)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here