Sebanyak 37 Usaha Warung dan Cafe Diancam Cabut Ijin

0
Operasi yustisia warung dan cafe kota blitar

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Ini menyusul adanya hasil razia yustisia yang dilakukan oleh tim gabungan TNI/Polri, Pol PP, Dinkes dan BPBD kota Blitar selama sepekan, karena abai peringatan pemerintah Kota Blitar mulai bertindak tegas dengan mengancam akan mencabut izin usaha puluhan cafe dan tempat makan di Kota Blitar.

Kebijakan Pemkot Blitar seperti yang disampaikan Plt Kasatpol PP Hadi Maskun, pihaknya akan dilakukan jika tetap bandel dan melanggar Protokol Kesehatan (Protkes) meski sudah diperingatkan serta diberikan tilang tipiring.

“Setelah kita operasi Yustisi Selasa (15/9/2020) malam, masih banyak ditemukan cafe dan tempat makan yang melanggar Prokes,” ujar Hadi.

Hadi Maskun juga menegaskan ada beberapa cafe yang memenuhi kriteria, untuk dicabut izin usahanya. “Sesuai dasar aturan Perda Provinsi Jatim No 2 Tahun 2020, Perda Provinsi No 1 Tahun 2019 dan Pergub No 53 Tahun 2020,” jelasnya.(18/09/20)

Sesuai aturan tersebut sanksi pelanggar Protkes baik perorangan maupun badan usaha sudah diatur semua dengan jelas.

“Tindakan sangsi teguran, administrasi, denda sampai pencabutan izin usaha bagi pemilik usaha yang melakukan pelangaran berat,” terang Hadi.

Adapun pelanggaran Prokes yang masih ditemukan pada Operasi Yustisi oleh personel gabungan TNI-Polri, Sat Pol PP, BPBD, Dinkes dan Dishub Kota Blitar, diantaranya tidak menyediakan fasilitas Prokes yaitu tempat cuci tangan, tidak menjaga jarak (physical distancing), dan membiarkan pengunjung tidak memakai masker.

“Karena sudah pernah mendapat peringatan sebelumnya, tapi masih tetap melanggar. Maka dilakukan pembinaan, agar pemilik atau pengelolanya lebih patuh menerapkan Protkes. Kalau masih tetap melanggar lagi, akan dipertimbangkan untuk mencabut izinnya,” tandas Hadi.

Selain 8 yang dilakukan pembinaan, ada 29 cafe dan tempat makan lainnya yang mendapat teguran tertulis. Oleh petugas juga diberikan penjelasan, jika terbukti melanggar lagi akan diberikan sanksi tegas. Mulai denda, sampai pencabutan izin usaha.

Sementara itu Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M Sinambela yang memimpin Operasi Yustisi Protkes mengatakan operasi ini digelar sebagai upaya penegakkan aturan dan penindakkan, bagi pelanggar Protkes baik perorangan maupun usaha.

“Sesuai Inpres No 6 Tahun 2020, TNI-Polri dilibatkan dalam pendisiplinan Protkes,” kata AKBP Leonard.

Operasi Yustisi Protkes akan terus dilakukan, secara humanis namun tegas sesuai dasar aturan yang ada. Dengan tujuan mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi Protkes, serta memberikan sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan. “Dalam operasi ini diterapkan 2 metode yaitu stasioner (menetap) di satu titik dan dilakukan sidang ditempat, serta mobile (keliling) dengan diberikan sanksi tilang tipiring. Operasi akan terus digelar selama pandemi Covid-19 di wilayah hukum Polres Blitar Kota,” kata Kapolres. (za)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here