Ahok Dinilai Telah Mempermainkan Hukum - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Ahok Dinilai Telah Mempermainkan Hukum

Hukum
ahok dinilai telah mempermainkan hukum
Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama

Megapolitanpos.com. Jakarta. Penafsiran Hak Diskresi dengan Kesewenangan-wenangan gubernur DKI Jakarta. Kesewenangan-wenangan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam menjalankan pemerintahan bukan hanya dalam melakukan penggusuran. Namun Ahok juga melakukan penafsiran hukum semena-mena dalam melaksanakan Pemerintahan. Demikian yang disampaikan oleh Baginda Ali Zubaer-biasa dipanggil Ali, divisi advokasi da hukum Barisan Relawan Nasional (BRN) dalam siaran persnya yang diterima redaksi pagi ini (20/5) di Jakarta.

Dikatakan oleh Ali "Sering kita melihat diberbagai media massa tentang kritik rakyat atas arogansi pemerintahan DKI Jakarta. Baik dalam melakukan penggusuran, maupun kesewenangannya dalam bertindak mengatasnamakan hukum."

"Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan-pernyataan Ahok dalam memberikan izin reklamasi pantai kepada pengembang dengan menggunakan hak Diskresi."

Ali menambahkn "Dalam pasal 22 ayat 2 undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.”

Ali menanyakan tentang guna kemandaatan dan kepentingan umum dalam reklamasi "Dalam penerbitan Izin Reklamasi Pantai kepada pengembang oleh Gubernur DKI Apakah guna kemanfaatan dan kepentingan umum dalam Reklamasi Pantai..?"

"Padahal dalam penjelasan pasal 22 ayat 2 huruf d UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “stagnasi pemerintahan” adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraanpemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik” ujar Ali

Ali menganggap Penafsiran Hukum yang dipaksakan gubernur DKI terkesan memuluskan agenda terselubung dibalik izin reklamasi pantai dengan pengembang.

Karena menurut Ali jika dikatakan penanggulangan banjir Jakarta sebagai alasan menafsirkan hukum secara paksa, yang sejatinya bertujuan untuk menentukan kontribusi 15 persen kali NJOP dari lahan yang terjual, jelas-jelas merupakan sebuah dusta dan bentuk tindak arogansi kesewenang-wenangan yang mengatasnamakan hukum. (AN)


Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top