Kinerja Satpol PP Kota Tangsel Dikritik Tidak Kongkrit Dan Serius - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Kinerja Satpol PP Kota Tangsel Dikritik Tidak Kongkrit Dan Serius

Kota TangSel
kinerja satpol pp kota tangsel dikritik tidak kongkrit dan serius
Penyegelan oleh Satpol PP

MEGAPOLITANPOS.COM,Tangsel- Berkaitan dengan langkah dan tindakan Satpol PP Kota Tangsel yang saat ini rajin melakukan penyegelan bangunan maupun baleho diberbagai titik dan lokasi di Kota Tangsel, mendapat berbagai tanggapan dari berbagai kalangan baik yang pro maupun yang kontra. Hal tersebut terkait dengan langkah Satpol PP Kota Tangsel yang pada tanggal 1 Maret 2019 yang lalu menyegel salah satu baleho dikawasan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan yang ada gambar caleg DPR RI Partai Golkar.

Menurut informasi yang didapat oleh Megapolitanpos.com, tindakan Satpol PP yang dibawahi oleh Oki Rudianto selaku Kabid Penindakan tersebut, membuat berang beberapa elit dan pengurus DPD Partai Golkar Tangsel maupun provinsi Banten. Para petinggi Partai Golkar Tangsel maupun provinsi Banten yang tidak mau disebutkan namanya tersebut, geram lantaran Oki Rudianto tidak berkoordinasi terlebih dahulu terkait penyegelan baleho yang bergambar caleg DPR RI dari Partai Golkar Andi Dara.

"Kami sangat mendukung tindakan tegas Satpol PP Tangsel dalam menegakkan Perda Tangsel Nomor 06 tahun 2015 tersebut. Tapi seharusnya pihak Satpol PP Tangsel juga cermat, dibaleho tersebut ada gambar caleg DPR RI Partai Golkar yang harus diturunkan terlebih dahulu, baru disegel. Kalau kejadian kemarinkan tidak, mereka main segel saja seenaknya, itukan sama saja menjatuhkan harkat dan martabat si caleg dan juga Partai Golkar," tandas AR.

Saprudin Roy Ketua LSM Gempur (Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor) saat dikonfirmasi pada Jum'at (08/3/19) siang mengatakan, LSM Gempur mendukung penegakkan Perda Tangsel yang dilakukan oleh pihak Satpol PP. Akan tetapi penegakkan Perda tersebut harus dilakukan secara adil dan berlaku untuk semua pihak.

"Pada dasarnya warga masyarakat dan juga para Pengusaha di Tangsel tidak keberatan jika dalam mengajukan perijinan pembangunan gedung atau tiang Baleho ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang penting persyaratan yang harus dipenuhi tersebut harus transfaran. Artinya syarat itu berlaku buat seluruh para investor dan pengusaha yang akan mendirikan tiang Baleho maupun bangunan. Tidak boleh ada sikap diskriminatif oleh Pemkot Tangsel kepada investor dan pengusaha tertentu saja. Semuanya harus adil, satu boleh yang lainpun juga boleh mendirikan Baleho maupun gedung ditempat yang sama," tandasnya.

Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Drs. H. Bima Arie Purnama, MM.MBA, selaku Ketua LSM Teropong (Lembaga Kajian dan Aksi). H. Bima menyampaikan pendangannya bahwa, LSM Teropong sangat mendukung langkah tegas Satpol PP Tangsel dalam rangka menegakkan Perda No.06 tahun 2015 tersebut.


"Penyegelan Baleho di Cilenggang, Serpong tersebut pasti atas perintah pimpinan, tetapi karena kurangnya koordinasi antara pimpinan dan petugas dilapangan, terjadilah masalah saat penyegelan. Dan ketika terjadi masalah dilapangan pasti anak buah akhirnya yang akan menjadi korban," tutur H. Bima.

Dr. H. Hery Kustanto selaku Pengamat sosial nasional yang juga mantan Ketua Presidium FMMB serta saat ini menjabat sebagai Ketua PCM Muhammadiyah Serpong Utara, juga memberikan pandangannya terkait kinerja Satpol PP Kota Tangsel. Menurut Hery Kustanto, kinerja Satpol PP Kota Tangsel itu memerlukan tindakan lebih kongkrit dan tuntas, bukan terkesan hanya sekedar formalitas dan legalitas semata.

"Contohnya lihat saja apa yang sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Tangsel terkait penyegelan gedung Alfa Midi dijalan raya Melati Mas, Serpong Utara. Walaupun sudah dikasih tulisan penyegelan besar dan dipasang di kaca depan toko, tetapi tetap saja mini market tersebut tetap beroperasi. Segelan tersebut diacuhkan dan diabaikan, Seolah tidak ada wibawanya penyegelan Satpol PP dimata pengusaha tersebut. Patut diduga ini pasti ada kongkalikong yang tidak sesuai ketentuan diantara keduanya. Kalau sudah seperti itu seharusnya ada sanksi yang tegas sesuai ketentuan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan (Satpol PP) yang tidak menjalankan Penegakkan Perda dengan baik dan sungguh-sungguh." pungkasnya.(BTL)

Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top