Kemenkop UKM Tingkatkan Pengawasan Terhadap Koperasi - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Kemenkop UKM Tingkatkan Pengawasan Terhadap Koperasi

Peluang Usaha
kemenkop ukm tingkatkan pengawasan terhadap koperasi

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM Suparno di Jakarta, (6/2/2019) menegaskan bahwa kementeriannya akan terus mematangkan diri dalam pelaksanaan pengawasan koperasi dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan koperasi Indonesia. Hal tersebut bertujuan terwujudnya Koperasi yang sesuai dengan peraturan perundangan dan tata kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih di deputi Bidang Pengawasan.

“ koperasi yang sehat dan besar tetap harus kembali pada jatidirinya, karena kita Kemenkop ingin mengawal koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita ingin masyarakat dan koperasi tidak menjadi korban sistem fintech oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Deputi pengawasan Suparno terkait maraknya penipuan berkedok koperasi.

Sebenarnya, terang Suparno, di setiap koperasi sudah ada pengawas nya yaitu Badan pengawas yang dipilih oleh anggota. deputi pengawasan melakukan penilaian kesehatan terbatas memiliki SDM yang berkompetensi

“ ada koperasi yang sudah punya anggota di lintasan kabupaten /kota yang tidak mengerti UU 23 dan mereka belum merubah anggaran dasar. Setelah dilakukan pemeriksaan dari teman-teman, maka kepadanya diarahkan untuk dilakukan perubahan Anggaran, “ tuturnya.

Diterangkannya, dari 516 jumlah koperasi nasional yang menjadi kewenangan Deputi Bidang Pengawasan, 288 koperasi diantarany a telah dilakukan Pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, ditemukan permasalahan :

  1. Masalah Kelembagaan Koperasi yaitu : Izin Usaha Simpan Pinjam. Lzin pembukaan kantor cabang. Perubahan Anggaran Dasar, koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan(RAT). belum memilikl Peraturan Khusus, SOM, SOP.
  2. Koprasi yang dipailitkan oleh anggotanya/pihak ke 3
  3. Masih terbatasnya jumlah Dewan pengawas syariah untuk KSP berbasis syariah.
Dari total 142.142 142 koperasi di Indonesia, 99,64 % diantaranya adalah kewenangan pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasan, Pemeriksaan dan penilaian kesehatan sesuai dengan UU No. 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

“ Oleh sebab itu Deputi Bidang Pengawasan membentuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Daerah sebanyak 1.712 orang PNS yang terbagi di setiap propinsi ada 5 orang dan setiap Kabupaten kota ada 3 orang untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan koperasi,”imbuhnya. ***AS

Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top