Carut-Marut Izin Tambang Kalteng: Lahan Empuk Kolusi dan Korupsi (3) - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Carut-Marut Izin Tambang Kalteng: Lahan Empuk Kolusi dan Korupsi (3)

Peristiwa
carut-marut izin tambang kalteng lahan empuk kolusi dan korupsi 3
Stockpile di tambang batubara

MEGAPOLITANPOS.COM- Jakarta : Euforia penerbitan perizinan galian tambang, khususnya di Kalimantan Tengah terjadi pada kurun tahun 2007 – 2011. Setiap kepala daerah, apalagi di daerah hasil pemekaran, seperti Lamandau, Seruyan, Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Gunung Mas, Kapuas, dan terutama Barito Utara.

Dalam uraian terdahulu sudah disebut, sejatinya yang bikin ruwet adalah munculnya dua versi perizinan. Yakni PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) yang diterbitkan pemerintah Pusat, dan Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan Pemerintah Daerah. Izin/dokumen KP ini kemudian disempurnakan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Di era Achmad Yuliansyah sebagai Bupati Barito Utara, penerbitan IUP sungguh tak terkontrol. Bupati yang menjabat dua perioode itu, yaitu tahun 2003 hingga 2013, menerbitkan sekitar 156 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebagai contoh, pada tahun 2010, Bupati Achmad Yuliansyah menerbitkan 67 IUP. Itu artinya, setiap bulan ia menandatangani 5 sampai 6 buah IUP.

Evaluasi

Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa rumit bagi Dinas ESDM Kalimantan Tengah. Izin-izin yang diterbitkan sepuluh tahun silam, menjadi masalah hari ini. Ada yang belum beroperasi, ada yang masih eksplorasi, ada yang sudah berproduksi. Ada yang belum kelar Analisisi dampak lingkungan (Amdal), dan persyaratan lainnya, sehingga belum memenuhi standar persyaratan Clear and Clean (C & C). Yang pasti, jika ditotal, luas areal perizinan IUP di kaltengn mencapai 1,71 juta hektare!

“Saat ini sedang proses evaluasi IUP-IUP yang tidak jelas legalitas dan operasionalnya, ,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran kepada media, Kamis (26/7/2018). Yang dievaluasi bukan hanya menyangkut dokumen, tetapi juga fakta lapangannya. Misalnya, apakah lokasi lahan tambangnya tidak tumpang-tindih satu sama lain. Atau, masuk ke kawasan hutan yang dilindungi atau tidak. “Termasuk masalah kawasan juga kita evaluasi ulang,” lanjut Sugianto.

Belum tahu persisnya berapa perusahaan yang sudah dicabut saat ini. Yang pasti, per Januari 2017 lalu saja, Dinas ESDM Kalteng telah mencabut izin 317 perusahaan pertambangan.

Sorot tajam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Tengah tak bisa dihindari. Lembar demi lembar dokumen diteliti. Karena banyak di antara lembaran dokumen itu yang tajam beraroma kolusi, korupsi dan nepotisme. Dari sisi tata kelola penyelenggaraan Negara, banyak indikasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan/wewenang.

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK beberapa anggota DPRD Provinsi Kalteng dua bulan silam, sangat berkaitan erat dengan hal ini. Meski konteks OTT dalam kasus itu adalah izin perkebunan kelapa sawit (HGU).

Dan yang harus diingat, pemberantasan korupsi oleh KPK tidak selalu dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT). Tetapi juga bisa menyangkut proses sebuah kebijakan. Jika dalam proses itu ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang/jabatan pada masa lalu saat pejabat itu menjabat. Setelah meneliti dokumen perizinan, penyidik KPK bisa saja menemukan indikasi-indikasi ketidakwajaran, indikasi kejanggalan sistem-prosedur yang ditempuh, kesalahan lokasi lahan dan sebagainya.

429 IUP Dicabut

Pada awalnya, ada 1.007 izin usaha pertambangan (IUP) yang direkap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng, baik dari perizinan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Dari jumlah 1.007 IUP itu, yang sudah sertifikat clean and clear (CnC) hanya 388 perusahaan sehingga sisanya yangn belum CnC adalah 619 IUP.

“Dari 619 perusahaan itu, sudah 429 IUP diantaranya yang dicabut Pemprov Kalteng. Berarti kan tinggal 190 perusahaan lagi, nah sisa 190 IUP ini yang akan dievaluasi apakah dicabut juga, ini sedang proses,” lanjut Sugianto.

Kepala Dinas ESDM Kalteng Ermal Subhan mengatakan jumlah itu akan terus bertambah. Terutama jika dalam evaluasi ada IUP ditemukan kejanggalan dalam perizinan, luasan, dan status kawasan, serta lainnya. “Semua itu bisa membuat IUP itu masuk daftar perusahaan yang belum CnC.”

Yang harus diperhatikan, proses evaluasi dilakukan langsung oleh Kementerian ESDM. Pencabutan izin dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Karena itu , IUP yang berstatus Non-CnC harus dicabut. Kriteria evaluasi IUP pertambangan tersebut meliputi aspek administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan serta kewajiban finansial. (wd/*

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top