Carut-Marut Izin Tambang Kalteng: 437 Izin Digantung (2) - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Carut-Marut Izin Tambang Kalteng: 437 Izin Digantung (2)

Peristiwa
carut-marut izin tambang kalteng 437 izin digantung 2
Sumber Dinas ESDM Kalteng

MEGAPOLITANPOS.COM – Jakarta : Perempat pertama tahun 2018 masyarakat Kalimantan Tengah dihebohkan dengan berita tentang penahanan 15 buah tongkang pengangkut batu bara di Sungai Barito. Batu bara itu milik perusahaan yang berkantor di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Dua tongkang yang penuh bermuatan batu bara itu milik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Atas perintah Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, ke-15 tongkang tersebut ditahan. Alasannya, batu bara plus angkutannya itu berstatus illegal.Kepala ESDM Kalteng, Ermal Subhan, mengungkapkan, ternyata izin PT AKT itu sudah berakhir pada 19 Oktober 2017 melalui Surat Keputusan Menteri ESDM RI nomor 3714.K/30/MEM/2017 tentang Pengakhiran PKP2B PT AKT dengan Pemerintah Indonesia. Tetapi hingga pertengahan Maret 2018, perusahaan itu masih beroperasi penuh.

"Memang ada dua tongkang yang dihentikan saat milir di Sungai Barito. Tetapi 13 tongkang lainnya ditemukan sedang lego jangkar hanya menunggu giliran dimilirkan, total batu bara ilegal yang ditahan di atas tongkang mencapai 15 unit," kata Ermal kala itu.

Biang keladi persoalan penahanan tongkang ini tidak lain adalah soal perizinan. Perlu diketahui, PT AKT beroperasi dengan berdasarkanpemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang dikeluarkan pemerintah pusat. Itu berarti PT AKT tidak memegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

Lepas dari soal kelebihan dan kekurangannya, model perizinan PKP2B dan model IUP pada praktiknya membingungkan pengawasan di lapangan. Terutama sekali berkaitan dengan perolehan manfaat bagi daerah. Sekali lagi, praktik di lapangan pada umumnya justru tidak menguntungkan atau malah merugikan daerah.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengaku sangat kecewa. Mengapa? Karena kekayaan alam yang ada di Kalteng tidak memberi manfaat signifikan untuk rakyat dan Provinsi Kalteng. Oleh karena itu pihaknya cukup ketat dalam memberi perizinan tambang dan perkebunan.

"437 Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak saya tandatangani. Pemerintah pusat harus memastikan dahulu nantinya pertambangan tersebut bisa menguntungkan rakyat Kalteng," tegas Sugianto, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/10/2018).

Dari pernyataan dan sikap Gubernur Kalteng itu jelas. Manakala pengoperasian perusahaan tambang batubara itu tidak memberi manfaat pagi rakyat Kalteng, maka percuma saja memberi izin operasi berupa IUP.

Akar Masalah

Jika kita tengok kebelakang, menjamurnya pemberiana IUP oleh para bupati di Kalteng ini ada sebabnya. Sebab yang paling utama adalah munculnya daerah otonomi baru secara serentak di Kalteng.Pada Juli 2002, Kalimantan Tengah mengalami pemekaran kabupaten secara besar-besaran. Yang semula hanya ada 5 kabupaten, sejak Juli 2002 itu ada tambahan pemekaran 8 kabupaten dan1 kota sekaliogus. Yang semula hanya terdiri atas 5 kabupaten, maka dengan pemekaran itu, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 13 kabupaten dan 1 Kota.

Nah, sudah dapat dibayangkan, apa jadinya jika sekurang-kurangnya delapan bupati baru itu masing-masing berlomba mengeluarkan IUP di wilayah masing-masing? Bisa dibayangkan pula jika dalam waktu yang sama, para bupati kepala daerah itu, selain mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga mengeluarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit.

Sebagai contoh, pada era ini, Bupati Barito Utara dalam waktu kurang dari sepekan mengeluarkan dua (2) Izin Usaha Pertambangan. Celakanya, dua IUP itu menunjuk pada wilayah/lahan yang sama.

Berlomba-lombanya para kepala daerah mengeluarkan IUP dan juga HGU inilah yang mengakibatkan tumpang tindih perizinan. Tumpang tindih klaim lahan. Tumpang tindih dokumen. Tumpang tindih arahan lokasi dan sebagainya.

Dan, mengurai tumpang tindih ini sudah tentu sanngat sulit, bagai mengurai benang kusut. Akibat lanjutannya adalah, Kalimantan Tengah menjadi daerah paling sial. Karena hingga hari ini, provinsi ini belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Karena itu benar kata Gubernur Kalteng, sebelum jelas manfaatnya, ratusan pengajuan perizinan tambang belum dia teken. “Kita pastikan dulu manfaatnya untuk masyarakat Kalteng,” tegas Sugianto. (wd/*

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top