Kepala Imigrasi Batam Menjamin Tidak Ada Pungli - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Kepala Imigrasi Batam Menjamin Tidak Ada Pungli

Hukum
kepala imigrasi batam menjamin tidak ada pungli
Keterangan Pers Imigrasi Batam

MEGAPOLITANPOS.COM, Tanjungpinang-Kepala Imigrasi Batam mennjamin tidak melakukan Pungli di Pelabuhan Harbour Bay

Terkait dengan dugaan Pungutan Liar yang dilakukan Imigrasi Kelas I Batam kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melewati Pelabuhan Harbour Bay.

Kepala Imigrasi Kelas I Batam Lucky Agung Binarto menjamin tidak ada penghapusan cap NTL (Tidak boleh masuk lagi Malaysia lagi,red) oleh Imigrasi Batam.

"Biarpun dipaspor dihapus, data NTL tersebut tak akan hilang," tegas Luky, Kamis (3/1) pagi.

Kata Luky, data NTL tersebut sudah direkam melalui mata dan sidik jari saat TKI tersebut membuat paspor.

"Sekalipun nama anda dirubah, atau cap tersebut hilang tak akan menghilangkan cap NTL ini. Karena sekarang sudah terekam melalui retina mata dan sidik jari," katanya.

Sebelumnya, Ketua LSM Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Provinsi Kepri Jusri Sabri Diduga masih banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masuk keluar melalui Pelabuhan Batam, dengan menggunakan izin berwisata.

Praktek ini pun diduga dibekingi oleh Oknum Imigrasi yang bertugas di Pelabuhan Internasional Batam Center dan Harbour Bay, Pulau Batam.

"Bahkan sudah ada yang banyak dari TKI ini paspornya sudah dicap NTL (tidak boleh masuk lagi,red) oleh Imigrasi Malaysia. Tapi sama imigrasi dan mafia TKI Indonesia cap kotor paspor tersebut bisa dihilangkan dengan bahan kimia," ungkap Jusri, Senin(31/12) pagi.

Untuk meloloskan Paspor ini, Mafia TKI dan Imigrasi memunggut biasa Rp 100.000 hingga Rp 200.000 /orang.

"Tergantung kotornya juga, kalau banyak ya pastinya biayanya lebih dan satu hari TKI ilegal yang lewat tersebut bisa 300 sampai 600 orang per hari," ucapnya.

Karena kata, Jusri, Sesuai degan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang telah disahkan DPR akhir Oktober lalu, pelaku yang terlibat pengiriman pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar ngeri secara illegal, dapat diancam pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar.

"Ini harus jadi perhatian bagi serius bagi para stakeholder dalam penempatan pekerja migran. Ancaman pidana dan denda diberlakukan bersama-sama. Bukan pidana atau denda,” katanya.

Jusri menegaskan saat ini, ia telah membuat laporan langsung ke Dirjen Imigrasi untuk menindak Praktek Pungutan Liar (Pungli) ini.

"Kemarin suratnya sudah kita layangkan ke Dirjen Imigrasi," sebutnya.

Ia juga berharap agar Polda Kepri melalui tim Saber Pungli. Segera menindak lanjuti adanya praktek pungli ini.

"Tangkap dan Tindak para mafianya," tutupnya.(Budi)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top