TPW Tuding Program Bedah Rumah Di Tangsel Diduga Berpotensi Merugikan Negara - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

TPW Tuding Program Bedah Rumah Di Tangsel Diduga Berpotensi Merugikan Negara

Kota TangSel
tpw tuding program bedah rumah di tangsel diduga berpotensi merugikan negara
Suhendar dari TPW

MEGAPOLITANPOS.COM, Tangsel- Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dalam hal program perbaikan rumah umum tidak layak huni berpotensi merugikan negara, hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Kebijakan Publik Tangerang Transparancy Publik Watch (Truth) Suhendar di Tangsel Kamis (15/11 2018).

Pasalnya potensi kerugian yang maksud Suhendar ialah pada realisasi anggaran pelaksanaan program, menurutnya alokasi anggaran yang diterima oleh penerima bantuan, harus sesuai dengan jumlah alokasi yang telah dianggarkan.

Menurutnya, program yang diatur melalui mekanisme Peraturan Walikota (Perwal) nomor 6 tahun 2018, yang mana para penerima bantuan ditetapkan dalam Keputusan Walikota bernomor 403/Kep.305-Huk/2017, menelan anggaran mencapai 11 milyar lebih, dengan rincian ada 158 penerima bantuan masing-masing mendapat alokasi anggaran sebesar 71 juta rupiah.

"Alokasi anggaran sebesar 71 juta rupiah per rumah, Ya harusnya itu menjadi haknya masyarakat. Pertanyaannya progresnya sejauh mana, kalau asumsinya realisasi sudah 100 persen maka artinya 71 juta semua dicairkan, tinggal kemudian di cross check satu-satu per setiap rumah, apakah mereka terima 71 juta barang jasa seharga itu, kalau iya tidak ada masalah, kalau mereka tidak menerima seharga 71 juta itu, itu lah sumber masalahnya," ujarnya.

Suhendar mengatakan penggunakan metode swakelola dengan menunjuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) selaku pelaksana pekerjaan tidak berarti dapat mengurangi hak masyarakat.

Ditambahkan oleh Suhendar ketika ada pengurangan hak penerima bantuan dapat di artikan mengurangi dan merugikan keuangan daerah, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi.

"Contohnya, kebutuhan rumah itu 50 juta, ada sisa 20, berarti harus dikembalikan. Intinya mau habis, ataupun tidak habis, harus dipertanggung jawabkan, kalau habis ya masyarakat menerima sejumlah 71 juta, kalau tidak habis berapa masyarakat terpakai dan sisanya dikembalikan. Kalau soal tehknis pelaksanaan, kalau memang faktanya tidak membutuhkan sebesar itu, tidak masalah dikembalikan, artinya bukan sesuatu yang tabu, sepanjang proses pengembalian itu singkron antara yang terpakai dan yang dikembalikan," urainya.(*/Jhn)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top