Putusan Pengadilan Kasus Pembunuhan Orangutan Terlalu Rendah - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Putusan Pengadilan Kasus Pembunuhan Orangutan Terlalu Rendah

Hukum
putusan pengadilan kasus pembunuhan orangutan terlalu rendah
Foto: salah satu kasus pembunuhan orangutan.

MEGAPOLITANPOS. COM Palangkaraya -- Center for Orangutan Protection menilai, hukuman terhadap pelaku pembunuhan orangutan selama ini terlalu ringan. Sehingga hukuman ringan itu tidak menimbulkan efek jera. Karena itu, kasus pembunuhan orangutan terus terjadi.

Demikian rilis COP yang diterima megapolitanpos.com, Rabu (11/7/2018).

Ada beberapa pengadilan atas pembunuhan orangutan yang saat ini berlangsung.

Diantaranya, tanggal 30 Januari 2018 Kepolisian Resort Barito Selatan berhasil menetapkan
2 tersangka atas kasus pembunuhan orangutan tanpa kepala di Jembatan
Kalahien, Kab. Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Setelah beberapa kali
persidangan Senin, 14 Mei 2018 Pengadilan Negeri Buntok menyatakan
terdakwa Muliyadi bin Landes dan Tamorang bin Ribin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membunuh satwa yang dilindungi dalam
Keadaan hidup dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan
denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 bulan yang
tertera pada Nomor Perkara 26/Pid.B/LH/2018/PN BNT dan
27/Pid.B/LH/2018/PN BNT.

Selain kasus Orangutan di Kalimantan Tengah diawal tahun 2018, kasus
pembunuhan orangutan dengan 130 peluru di Desa Teluk Pandan, Kutai Timur,
Kalimantan Timur juga menemui babak akhir setelah di mana sebelumnya
Kepolisian Resort Kutai Timur telah menetapkan 4 tersangka yaitu Andi Bin
Hambali, Rustan Bin H. Nasir, Muis Bin Cembun dan H. Nasir Bin Sakka.

Dibutuhkan 70 hari dan menjalani 9 kali persidangan hingga pada Selasa 3 Juli
2018 pengadilan Negeri Sangatta memutuskan bahwa ke empat tersangka dinyatakan bersalah dengan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut
Masing-masing dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 bulan Putusan tersebut tertera
dalam Nomor Perkara 130/Pid.B/LH/2018/PN Sgt dan 131/Pid.B/LH/2018/PN
Sgt.

"COP mengucapkan terimakasih atas kerja cepat pihak Kepolisian dalam
mengusut tuntas kasus pembuhan orangutan yang terjadi awal tahun 2018 ini,
namun juga menjadi catatan tersendiri adalah putusan yang sangat ringan pada
kedua kasus tersebut sehingga menimbulkan kekhawatiran tidak adanya efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lainnya," kata Ramadhani, Manager Perlindungan Habitat COP kepada megapolitanpos. Com.

Selain itu, lanjut Ramadhani, "Hakim tidak
mempertimbangkan efek kerugian nilai dari upaya pelestarian orangutan di
Taman Nasional Kutai yang dilakukan sudah sejak lama."


Perlindungan terhadap orangutan ternyata sangat lemah. "Semestinya UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya dipandang sebagai Undang-Undang yang sangat
penting untuk menjaga keberlangsungan konservasi di Indonesia," tegas
Ramadhani.

(dan/*)

Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top