Komentar KIPP Indonesia, tentang Fenomena Kotak Kosong dan Peretasan Web KPU dan Bawaslu - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Komentar KIPP Indonesia, tentang Fenomena Kotak Kosong dan Peretasan Web KPU dan Bawaslu

Politik
komentar kipp indonesia tentang fenomena kotak kosong dan peretasan web kpu dan bawaslu
Ilustrasi

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta-Pilkada serentak tahun 2018 Rabum 27 Juni lalu telah dilaksanakan, dengan menyisakan 2 kabupaten di papua dari 171 yang daerah yang melaksanakan Pilkada. Daru pelaksanaan tersebut telah banyak catatan yang disampaikan oleh berbagai pihak, baik penyelenggara, pemerintah, pihak keamanan, sampai pengamat dan pemantau. Demikian jugahasil penghitungan cepat berbasis ridet serta penghitungan cepat berbasis uanggahan formulis C1 elektornik oleh KPU telah dapat kita sakiskan.

Permasalahan, keberhasilan dan catatan lainnya telah dapat kita simak, mulai dari permasalahan soal DPT dan akibatnya di lapangan, serta akibatnya, seperti terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di puluhan TPS, bahkan pantauan KIPP Indonesia masih akan terus bertambah mencapai ratusan TPS yang harus melaksanakan PSU, soal laporan politik uang dari beberapa kubu di berbagai daerah. Soal pemahaman dan pelayanan petugas di TPS, masih menjadi masalah yang dihadapi.

KIPP Indonesia menyorotu dua isu yang saat ini mewarnai pelaksanaan Pilkada seretak ini, yakni soal fenomena calon tunggal dan adanya peretasan web resmi oenyelenggara, seperti web KPU, web bawaslu, Web KPU Jawa Barat dan serangan terhadap web=web penyelenggara Pilkada lainnya, terhadap dua rumor tersebut, KIPP Indonesia mamandang bahwa :

1. Hasil penghitungan sementara berbagai pihak tentang kekalahan calon tunggal sebagaimana yang terjadi di Kota Makasar, merupakan fenomena menarik, dan perlu dicermati, mengingat bahwa proses dan hasil pilkada di Makasar akan sangat rawan gugatan.

2. Seyogyanya regulasi pada level pelaksanaan tentang calon tunggal sudah disiapkan oleh pembuat regulasi, terutama melalui PKPU secara utuh, sehingga pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal bisa dilaksankanan berdasarkan regulai tadi.

3. Dalam pelaksanaan tahapan pilkada dengan calon tunggal penuh dengan catatan, yang intinya menggambarkan ketidakpastian landaran hukum dan ketidakpasrian hukum dalam pelaksanaannya, misalnya soal kampanye kotak kosong, konsekwensi kekalahan calon tunggal terhadap kotak kosong, sampai soal pengisian kekosongan jabatan kepala daerah akibat hal tadi.

4. Bawaslu perlu memberikan perhatian pada daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada dengan calon tunggal, termasuk dalam proses gugatan terhadap proses dan hasil dari pilkada dengan calon tunggal tersebut.

5. Terkait fenomena peretasan yang sudah dilakukan pada web resmi KPU, Bawaslu, KPU jawa Barat dan serangan peretas kepada situs-situs penyelanggara lainnya, KPU dan Bawaslu perlu mencermatinya dengan sungguh-sungguh dan melakukan upaya penanggulangan agar peretasan ini tak berakibat pada proses dan hasil pilkada di berbagai daerah.

6. KIPP Indonesia selalu mengungatkan KPU dan Bawaslu tentang potensi permasalahan yang berbasis sistim informasi, soal Sidalih, silon dan sipol, serta situng yang dimiliki KPU, sering mendapat catatan buruk karena cacat yang dimiliki oleh sistem informasi ini tak pernah dibuka secara transparan kepada publik.

7. Kini apa yang disampaikan KIPP Indonesia benar-benar terjadi, bahkan hitung cepat versi KPU untuk Kota makasar mengalami hambatan sampai sehari setelah proses pemungutan suara dilaksanakan.

Demikian juga update beberapa daerah tak dapat dilakukan karena server KPU tak bisa diakses, akibat dugaan serangan peretas yang dilakukan dengan gencar, karena kelemahan yang ada dalam sistem IT KPU.

8. Untuk itu KIPP Indonesia meminta agar KPU segera melalukan langkah penanggulangan atas serangan peretas dan akibatnya, termasuk potensi manipilasi data yang terjadi akibat serangan peretas tadi.

9. Untuk Bawaslu selain perlu menanggulangi sistem IT nya sendiri, juga perlu mengawasi fenomena ini untuk mengawasi dan mengamankan seluruh peorses dan hasil Pilkada yang telah dilaksanakan dari berbagai potensi negatif atas serangan peretas pada data tabulasi rekapitulasi elektronik di web KPU.

10. Fenomena ini harus menjadi pembelajaran buat KPU dan Bawaslu untuk memperbaiki sistim IT, dengan membukan kepada publik sistem dan ketahanan untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tak akan terjadi lagi, khsuusnya dalam Pemilu dan Pilpres serentak tahun 2019.

Demikian catatan KIPP atas fenomena kotak kosong padapilkada dengan calon tunggal, dan drop nya sistem penghitungan cepat elektronok berbasis IT, akibat serangan peretas pada web resmi KPUdan Bawaslu.

Jakarta, 30 Juni 2018

Kaka Suminta Sekretaris Jenderal

Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top