Ketua FKII: Camat Dan Tramtib Periuk Jelas Menyalahi SOP Dan Harus Diberi Sanksi - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Ketua FKII: Camat Dan Tramtib Periuk Jelas Menyalahi SOP Dan Harus Diberi Sanksi

Kota Tangerang
ketua fkii camat dan tramtib periuk jelas menyalahi sop dan harus diberi sanksi
Tempat Refleksi yang disegel

MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Tangerang - Dampak peristiwa yang terjadi di wilayah Kecamatan Periuk terkait Penyegelan yang diduga mengunakan Papan Segel Ilegal, lantaran tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) mengatasnamakan Tramtib Kecamatan Periuk dan tidak ada Tanda Tangan PPNS, menjadi perhatian, Lembaga FKII Forum Kajian dan Investigasi Independen.

Agus Ginanjar, Ketua FKII Kota Tangerang mengatakankan. Sekiranya benar bahwa menurut mumung Kasatpol PP Kota Tangerang, bahwa apa yang dilakukan oleh camat Periuk dalam penutupan panti pijat Refleksi Gemilang, adalah kekeliruan karena tidak sesuai SOP. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa apa yg dilakukan camat Periuk jelas menyalahi prosedur.

"Hal mana yang saya ketahui tentang juklak juknis, terkait penutupan sesuatu kegiatan yang menyalahi aturan, kewenangannya ada di Satpol PP bukannya Tramtib."Sementara Kecamatan hanya sebagai institusi pada level bawah yang ditempatkan sebagai lembaga koordinatif dan informatif dalam menunjang kegiatan satpol PP saja, " tambahnya. Kamis (15/02/2018)

Lanjut, agus, aabila pihak kecamatan Periuk membuat segel sendiri tanpa koordinasi Satpol PP, ini sama saja menyalahi aturan tukpoksinya. Buat apa ada satpol pp yang sudah menyiapkan papan segel dan permasalahan ini seharusnya satpol pp memberikan sangsi kepada tramtib,"agar kedepan tidak tumpang tindih aturan SOP dan takutnya di setiap kecamatan akan ikut- ikutan membuat papan segel serta menyegel apabila ada yang melanggar perda, tanpa koordinasi dahulu dengan Satpol PP," ungkapnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Dede Purkon, PPNS Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Gakumda Satpol PP) Kota Tangerang, menjelaskan, penegakan hukum harus mengedepankan pencegahan. Teguran diberikan kepada pelanggar setelah dilakukan surat pernyataan,"dengan tahapan seperti teguran dilakukan, yakni teguran 1, 2 dan 3. Bila masih tetap membandel maka dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan 1, 2 dan 3,” jelas Dede Purkon.

Lanjut Dede, ketika itu semua tidak diindahkan, baru diserahkan kepada PPNS untuk dilakukan upaya penyidikan. Apakah ada pelanggaran atau tidak.

"Hal tersebut harus sesuai protap yang ada dengan mematuhi UU 23/2014 tentang Pemda pasal 255 serta aturan di bawahnya PP 6/2010 pasal 1 angka 8 dan Permendagri 54/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP. "Itu semua mengatur soal Tupoksi Satpol PP. Selain itu, ada pula Perwal 62/2016," Pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, pada Selasa (13/2/18) lalu, petugas Trantib Kecamatan Periuk menyegel tempat pijat refleksi Gemilang di Ruko Grand Duta, lantaran disinyalir dijadikan tempat prostitusi alias pijat esek-esek. (AR)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top