Kemenkop UKM Lakukan Pembinaan pada 75.000 Koperasi Tidak Sehat - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Kemenkop UKM Lakukan Pembinaan pada 75.000 Koperasi Tidak Sehat

Peluang Usaha
kemenkop ukm lakukan pembinaan pada 75000 koperasi tidak sehat

Jakarta, MEGAPOLITANPOS.COM - Kementerian Koperasi dan UKM menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada 11 koperasi primer nasional yang diduga melakukan praktik di luar kaidah koperasi sesungguhnya. Sanksi itu dijatuhkan setelah Kemenkop UKM melakukan pemeriksaan terhadap 205 koperasi dalam rentan waktu 2017.

“Warning kita segera diperbiki bila tidak segera dibubarkan. Kan sanksi terakhir kita usulkan pembubaran apabila mereka tidak kembali kepada kaidah koperasi,” tegas Deputi Bidang Pengawasan, Kemenkop UKM Suparno dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Koperasi yang dikenai sanksi, di antaranya KSP Pandawa Group di Depok, Koperasi Syariah Sejahtera, maupun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) milik PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon. Sisanya tersebar wilayah di DKI Jakarta, Surabaya, dan Sumatera Utara.

“Jadi kita kembali kepada pembinaan secara terus-menerus kalau tidak dapat dibina ya, pemerintah kan harus tegas dibubarkan,” kata Suparno.

Kaidah koperasi yang dilanggar menurut Suparno, yakni koperasi tidak melakukan rapat anggota tahunan (RAT), melakukan kegiatan simpan pinjam dengan menerapkan bunga yang tinggi, memprioritas nasabah di luar anggota, serta melaporkan jumlah anggota yang tidak sesuai dengan buku daftar anggota.

Suparno menegaskan koperasi yang dikenai sanksi ini akan terus diawasi. Bila koperasi yang mau mengikuti aturan diupayakan untuk terus dibina supaya kembali kepada jatidiri koperasi. Sedangkan koperasi yang tetap “membandel” terancam terkena sanksi berupa pembekuan izin usaha, maupun pencabutan izin usaha secara permanen.

“Terkait dengan jumlah yang diperika dan dikenakan sanksi. Kemenkop tugasnya melakukan pembinaan. Di dalam pembinaan itu dilengkapi bila tidak memperbaiki diri sanksinya peringatan,” ujar Suparno.

Ada berbagai macam sanksi dari Deputi Pengawasan Kemenkop UKM. Misalnya apabila pelanggaran ringan sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi administrasi berupa teguran tertulis 1, teguran tertulis 2 dan rehabilitasi bagi koperasi yang mau membenahi diri. Sedangkan sanksi berat bisa berupa pembekuan hingga pencabutan izin.

Pada tahun 2018, selain kegiatan utama pengawasan koperasi, Deputi Pengawasan Kemenkop UKM juga fokus memeriksa kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan penilaian USP, serta tetap fokus pada peningkatan kapasitas pengawas koperasi, penyederhanaan peraturan, sosialisasi dan kerjasama antar lembaga.

Tugas ini sejalan dengan target Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga yang menargetkan pada tahun 2019 seluruh koperasi sehat. Sudah sebanyak 40.013 koperasi telah dibubarkan pada 2017, sementara ada 75 ribu koperasi yang kondisinya tidak sehat yang masih memerlukan sentuhan pemerintah.(AS)

Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top