DPRD Dan Pemkot Tangerang Sepakati Pembentukan Perda Bantuan Hukum - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

DPRD Dan Pemkot Tangerang Sepakati Pembentukan Perda Bantuan Hukum

Banten
dprd dan pemkot tangerang sepakati pembentukan perda bantuan hukum
Wakil Walikota Tangerang H sachrudin dan Ketua DPRD Suparmi

Kota Tangerang (MP)Pemerintah Kota (Pemkot)TangerangbersamaDPRDmenyepakati pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Kesepakatan tersebut seiring dengan penetapan yang dilakukanDPRDKotaTangerangdalam RapatParipurnapada Rabu (12/08).

Penetapan perda tersebut menjadi bukti komitmen pemkot danDPRDTangeranguntuk melindungi dan memperoleh hak – hak warganya dimata hukum. "Dengan ditetapkannya perda tersebut, mudah-mudahan dapat memenuhi kepentingan masyarakat yang merupakan cita-cita kita bersama selaku penyelenggara pemerintahan daerah," Ujar Wakil Walikota, H. Sachrudin saat membacakan sambutannya.

Melalui penetapan Perda Bantuan Hukum tersebut masyarakat bisa mendapatkan pelayanan bantuan hukum secara gratis. Adapun bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara baik secara Litigasi maupun Non Litigasi. Adapun bantuan Litigasi meliputi pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan, proses pemeriksaan di persidangan maupun pendampingan di pengadilan tata usaha negara. Non Litigasi meliputi penyuluhan, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian, mediasi, negosiasi, perberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dana/atau drafting dokumen hukum.

Wakil Walikota berharap melalui penetapatn tersebut, kedepannya pemkot mampu memberikan Jawaban penyelesaian atas permasalahan hak – hak warga terhadap keadilan dan mampu menjembatani kepentingan asasi warga untuk mendapatkan akses terhadap keadilan khususnya bagi yang tidak mampu secara ekonomi.

"Pemkot ingin semakin berada ditengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Selain penetapan Raperda Bantuan Hukum, pada RapatParipurnatersebut juga ditetapkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KotaTangerangTahun Anggaran 2014 menjadi perda. Badan AnggaranDPRDmelalui juru bicaranya Dedi Candra Wijaya merekomendasikan beberapa hal terkait pelaksanaan APBD 2014, antara lain saran untuk lebih memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selanjutnya Dedi juga menyarankan agar program rehabilitasi dan perbaikan gedung posyandu bisa didelegasikan kepada SKPD Kecamatan. "Kami juga mengapresiasi Pemerintah KotaTangerangatas diraihnya WTP delapan kali berturut-turut," Paparnya.ADV



Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top