Jelang Deklarasi, Panwaslu Kota Tangerang, Ingatkan ASN Untuk Tidak Berpolitik Praktis - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Jelang Deklarasi, Panwaslu Kota Tangerang, Ingatkan ASN Untuk Tidak Berpolitik Praktis

Kota Tangerang
jelang deklarasi panwaslu kota tangerang ingatkan asn untuk tidak berpolitik praktis
Agus Muslim

MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Tangerang - Jelang Deklarasi serta Pembukaan penerimaan Calon Walikota dan Walikota Tangerang dalam proses Pilkada 2018. Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tangerang, ingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ikut berpolitik praktis.

Agus Muslim, Ketua Panwaslu Kota Tangerang, menjelaskan. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, kata Agus Muslim, Senin (08/01/2018).

"Jadi Masyarakat Kota Tangerang apabila menemukan atau melihat PNS yang melakukan Politik Praktis, masyarakat bisa melapor kepada kami (Panwaslu, red) ," terangnya.

Ia pun mengatakan, Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 41/PUU-XIII/2014. Tanggal 6 Juli 2015 dan Undang-Undang (UU) Nomor. 10 Tahun 2016, Pasal 71 Ayat (2) UU Nomor. 10 Tahun 2016 adalah aturan hukum yang kuat dalam aturanya larangan kepada pasangan calon untuk melibatkan ASN, PNS, anggota Polri dan anggota TNI, lantaran sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ungkapnya.

Berikut contoh larangan dimaksud Sesuai undang-undang (UU).

1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

2. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

4. PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.

5. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. (Redaksi MP/Ar)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top